Warga Boikot Sosialisasi Pembebasan Lahan Kilang Tuban

Rabu, 06 November 2019, Dibaca : 1017 x Editor : nugroho

Ist
BOIKOT : Warga Sumurgeneng mengembalikan surat undangan sosialisasi pembebasan lahan Kilang Tuban kepada Pemdes setempat.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Tuban - Penolakan pembebasan lahan untuk pembangunan New Grass Root Refinery (NGGR) atau Kilang Tuban terus dilakukan warga Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Setelah gapura dan plang penolakan pembebasan lahan Kilang Tuban dibongkar dan dicabuti petugas gabungan, Selasa (5/11/2019) kemarin siang, warga pemilik lahan memboikot menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan di Pendapa Kantor Kecamatan Jenu, Rabu (6/11/2019). 

Baca Lainnya :

    Informasi yang diperoleh suarabanyuurip.com, ada 70 warga yang diundang dalam sosialisasi tersebut. Namun, dari 30 undangan yang beredar, 20 warga mengembalikan kepada pemerintah desa (Pemdes) Jenu. Sebagian telah disobek warga.

    Warga Dusun Pomahan, Desa Sumurgeneng, Mulyono mengaku, menolak menghadiri undangan tersebut karena sejak awal bersama warga lainnya tidak ingin menjual tanahnya kepada Pertamina untuk pembangunan Kilang Tuban. 

    Baca Lainnya :

      "Kami ini nggak mau jual tanah kok masih dipaksa. Sampai kapanpun kami tidak akan menjualnya," ujarnya kepada suarabanyuurip.com.

      Diungkapkan, tanah pertanian di Sumurgeneng merupakan lahan produktif yang setiap tahun bisa panen tiga kali, dan telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

      "Lahan pertanian ini sudah menjadi sumber penghidupan kami sejak dulu dan turun temurun," tandasnya. 

      Desa Sumurgeneng merupakan salah satu dari tiga desa yang menjadi sasaran pembebasan lahan kilang tuban. Dua desa lainnya adalah Wadung dan Kaliuntu. Total lahan milik warga yang akan dibebaskan untuk pembangunan kilang tuban seluas 493 hektar (Ha).

      Kuasa Hukum Warga Wadung dan Sumurgeneng, Soewato Darmandi, mengikatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kilang Tuban untuk tidak memaksa warga menjual tanahnya. Karena proyek tersebut bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum. 

      Sehingga, lanjut Mbah Warto, sapaan akrabnya, penetepan lokasi (Penlok) melalui surat keputusan Gubernur Jatim No. 188/23/KPTS/014/2019 tanggal 10 Januari 2019 lalu, dalam rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa kepada masyarakat pemilik lahan.

      "Harusnya pemerintah maupun Pertamina jangan memaksakan kehendak," tandas mantan Jaksa itu.  

      Kepala Desa Sumurgeneng, Ghianto membenarkan, membenarkan jika ada warga yang mengembalikan surat undangan penyuluhan ke desa. Hanya saja, ia tak menyebutkan secara pasti berapa jumlah warganya yang mendapat undangan, dan yang dikembalikan.

      "Lebih baiknya bapak datang langsung menghadap saya ya," pinta Ghianto melalui pesan WahtsApp.

      Camat Jenu Moh. Maftuchin Riza juga membenarkan jika hari dilaksanakan sosialisasi pembebasan lahan Kilang Tuban. Sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban.

      "Yang punya gawe BPN memang, Kecamatan hanya ketempatan," dikonfrontir terpisah.

      Ditanya berapa jumlah warga yang hadir dalam sosialisasi tersebut, Riza, panggilan akrabnya, tidak menyebutkan secara pasti.

      "Kuwatah (banyak)," pungkasnya.(suko)
       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more