Warga Pemilik Lahan Kilang Tuban Minta Perlindungan Komnas HAM

Selasa, 08 Oktober 2019, Dibaca : 359 x Editor : nugroho

dok/sbu
Kuasa hukum warga Wadung dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Soewarto Darmandi.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Tuban - Pembebasan lahan New Grass Root Refinery (NGRR) atau Kilang Minyak Tuban di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terus bergejolak. Sekalipun Mahkamah Agung (MA), telah mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pemohon Gubernur Jatim, dan PT Pertamina (Persero) terkait gugatan Penetapan Lokasi atau Penlok Kilang Tuban. 

Kali ini, Kuasa Hukum Warga Wadung dan Sumurgeneng, Soewarto Darmandi kembali melayangkan surat kepada Gubernur Jatim dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Senin (7/10/2019) kemarin. 

Baca Lainnya :

    Sebelumnya, pada 24 Mei 2018, Komnas HAM turun ke rencana lokasi kilang untuk menemui perwakilan warga. Kedatangan Komnas HAM kala itu untuk mengetahui akar penolakan warga. 

    Mbah Warto, sapaan akrabnya menilai, penetapan lokasi (Penlok) melalui surat keputusan Gubernur Jatim No. 188/23/KPTS/014/2019 tanggal 10 Januari 2019 lalu, dalam rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa kepada masyarakat pemilik lahan.

    Baca Lainnya :

      "Karena pembangunan kilang minyak bukan termasuk untuk kepentingan umum seperti dasar UU No. 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang digunakan menerbitkan penlok. Karena di sini tidak ada kegiatan eksplorasi maupun ekspmoitasi migas," tegas Mbah Warto menyampaikan kesimpilan isi surat ditujukan kepada Guburnur Jatim dan Komnas HAM, kepada suarabanyuurip.com, Senin (7/10/2019) malam.

      Atas dasar itulah, lanjut Warga RT01/RW05 Dusun Jembel, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu-Soewarto-, itu pembangunan yang bukan untuk kepentingan umum pelaksanaannya tidak boleh memaksa masyarakat pemilik lahan. Semua tergantung dari kerelaan masyarakat untuk menjual tidaknya lahan mereka. 

      "Kalau tidak ingin menjual ya jangan ditakut-takuti supaya menjual. Kalau akan mengukur lahan aja harus dikawal polisi bisa membuat suasana menakutkan," ungkapnya. 

      suarabanyuurip.com memperoleh salinan surat yang dikirim kepada Gubernur Jatim dan Komnas HAM. Dalam surat tersebut, Mbah Warto mengungkapkan salah satu bukti konkrit bentuk intimidasi terhadap warga pemilik lahan. Yakni ditahannya dua warga Desa Wadung bernama Dwi dan Sugeng, serta seorang warga Desa Sumurgeneng, Mashuri selama 2,5 bulan oleh pihak kepolisian karena telah mencabuti patok-patok yang dipasang Pertamina di atas tanah pertanian mereka.  

      Karena itu, dirinya meminta perlindungan kepada Komnas HAM terhadap kepemilikan tanah milik warga Wadung, Kaliuntu dan Sumurgeneng. Sebab, dalam Bab XX tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28G ayat 1 disebutkan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

      Kemudian pada pasal 28H ayat 4 ditegaskan, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

      "Atas dasar dan bukti-bukti itu, kami berharap Komnas HAM bisa melindungi warga pemilik lahan yang akan digunakan proyek Kilang Tuban," ucapnya.

      Menurut Mbah Warto, sampai hari ini sebagian masyarakat Wadjng, Sumurgeneng dan Kaliuntu menolak pembangunan kilang. Sebab lahan yang digarap warga selama ini merupakan tanah produktif yang mampu memberikan kesejahteraan. Lahan tersebut bisa panen tiga kali dalam setahun. 

      Disamping itu, kata dia, warga tidak memiliki keahlihan lain selain bertani. Sehingga ketika awal kilang minyak dibangun, warga hanya akan dipekerjakan sebagai buruh kasar. Setelah  kilang berdiri warga akan terusir dengan sendirinya karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. 

      "Kalau ada yang bilang setuju lahannya dibebaskan, itu justru dilakukan oleh broker-broker yang sudah menguasai tanah tidak produktif milik warga, tapi belum ubah SPPT-nya," tutur mantan Jaksa itu.

      Oleh karena itu, dengan dasar-dasar tersebut, Mbah Warto minta kepada Gubernur Jatim untuk meninjau ulang rencana pembangunan kilang minyak Tuban. 

      "Kami tidak melarang atau menolak pemerintah membangun kilang minyak, tapi jangan di wilayah Jenu. Bisa di daerah lain di Jatim," pungkasnya. 

      Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA), mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pemohon Gubernur Jatim, dan PT Pertamina (Persero) terkait gugatan Penetapan Lokasi atau Penlok Kilang Tuban. Putusan kasasi secara sah diputus pada tanggal 25 Juli 2019 dengan nomor perkara 29/G/PU/2019/PTUN.SBY. Dengan hakim pengadil HM. Hary Djatmiko, dibantu anggota Hakim H. Yodi Martono Wahyunadi, dan H. Supandi.

      Sesuai penlok yang dikeluarkan Pemrov Jatim, ada 493 hektare (Ha) lahan milik warga yang akan dibebaskan dari total 841 ha yang dibutuhkan. Lahan milik warga itumencakup Desa Wadung, Kaliuntu, dan Sumurgeneng.

      Pertamina menilai keputusan MA tersebut telah memberikan kepastian hukum. Sehingga masalah penlok Kilang Tuban telah selesai. 

      Sementara bagi warga yang masih tidak mau menjual tanahnya akan dilakukan upaya komunikasi secara intensif, agar masyarakat dapat memahami, mendukung, dan berkeyakinan jika perekonomian di Tuban akan lebih maju.

      "Kalau ada yang masih menolak menjual lahan akan kita upayakan secara intensif agar masyarakat bisa mengerti, dan mau menjual tanahnya," pungkas Kata Direktur Pemasaran Korporat Pertamina, Basuki Trikora Putra kepada wartawan saat di Tuban, Minggu (18/8/2019), dilansir dari jatim.tribunnews.com.

      Kilang Tuban ditarget beroperasi pada tahun 2025. Sebanyak 30 sampai 50 persen minyak mentahnya akan dipasok dari Rusia. Sisanya didatangkan dari Afrika dan Indonesia.

      Produk BBM yang akan dihasilkan dari Kilang Tuban adalah gasoline sebesar 80 ribu barel per hari, Solar 99 ribu barel per hari, dan Avtur 26 ribu barel per hari.

      Sedangkan untuk produk baru petrokimia adalah polipropilen 1,3 juta ton per tahun, polietilen 0,65 juta ton per tahun, stirena 0,5 juta ton per tahun dan paraksilen 1,3 juta ton per tahun.(suko) 



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more