Rabu, 22 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Warga Perantaun Masih Bisa Nyoblos

Editor: nugraha
Rabu, 19 Maret 2014
SuaraBanyuurip.com
Ketua KPU Lamongan, Khoirul Huda

SuaraBanyuurip.com - Totok Martono

Lamongan - Masyarakat Lamongan, Jawa Timur yang tidak bisa hadir dalam pemilu legislatif pada 9 April mendatang masih bisa menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan formulir A5.

Selama ini Lamongan dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya bekerja diperantauan dengan jumlah cukup besar. Mereka membuka usaha sea food atau warung makan dikota-kota besar diluar pulau jawa. Namun bagi masyarakat perantauan yang tidak bisa pulang kekampung halaman untuk nyoblos dalam pemilu legislatif 9 April mendatang masih bisa menyalurkan suaranya ditempat berdomisili.

“Warga perantauan bisa meminta formulir khusus yaitu formulir A5 ke KPPS dimana dirinya berada. Jadi masih bisa memberikan hak suaranya saat pemilu legislatif, “ kata ketua KPUK Lamongan, Khoirul Huda kepada suarabanyuurip.com, Selasa (18/3/2014).

Formulir A5 tersebut harus diminta 10 hari sebelum hari H pelaksanaan pemilu legislatif. Formulir A5 juga bisa diberikan kepada warga yang dirawat dirumah sakit. Mereka tidak harus pulang kerumah namun cukup mendatangi TPS terdekat. Begitu juga untuk mereka yang karena harus bertugas dan tidak bisa mencoblos ditempat tinggalnya juga bisa mengajukan formulir A5.

“Seperti wartawan yang mungkin harus meliput kegiatan pemilu disuatu tempat juga bisa meminta formulir A5,“ cetus Huda.

Warga desa yang tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar dalam DPT dalam pemilu legislatif juga memiliki hak memberikan suaranya.

“Orang yang tidak memiliki KTP tapi sudah menetap disuatu desa puluhan tahun bisa minta surat keterangan ke kepala desa (kades). Mereka nanti masuk dalam daftar pemilih tambahan. Ada formnya masing-masing,“ jelas Huda.

Yang pasti saat ini KPUK Lamongan terus mengupdate jumlah DPT di Kabupaten Lamongan dan meminta KPPS di desa-desa terus mendata jumlah DPT diwilayahnya. Sesuai aturan terbaru, jumlah DPT dianggap valid yaitu dua minggu sebelum pelaksanaan pemiliu.

"Saat ini meski DPT sudah kita anggap valid namun masih banyak protes dari berbagai kalangan. Jadi data validnya dua minggu sebelum pemilu legislatif berlangsung,“ tandas Huda. (tok)

Dibaca : 611x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan