SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Tuban – Hampir setiap hari warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timurharus bertarung dengan bau tak sedap, dan menyengat yang ke luar dari gas flare dari pemboran lapangan Migas Mudi, Blok Tuban, yang ada di desanya. Warga paling terdampak adalah yang rumahnya tak jauh dari lokasi gas flare.
Tragisnya Polindes di desa setempat kehabisan stok obat, sehingga warga berobat dengan biaya sendiri ke dokter. Mereka juga tak menerima bantuan masker, atau pelindung lain untuk menangkal bau busuk dari gas flare tersebut. Â
Sejumlah warga Desa Rahayu yang ditemui di desanya menyatakan, jarak antara rumah dengan lokasi pengeboran hanya sekitar 100 meter, namun bau busuk menusuk hidung tidak bisa dihindari. Bahkan, dua anaknya yang masih usia kanak-kanak harus mendapatkan perawatan rutin dari dokter karena sesak nafas yang dideritanya.
“Saya tidak tahu, Mbak, sesaknya itu karena apa. Tapi yang jelas kalau anginnya berhembus kencang, dan timbul bau yang sangat menyengat penyakit kedua anak saya pasti kambuh,” kata Muniroh (40), Kamis (28/8/2014).
Dia katakan, setiap datang di Polindes obat bantuan dari operator lapangan Mudi, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) habis, belum ada kiriman lagi sejak setahun terakhir. Bahkan, obat dari pemerintah daerah seperti obat generik sudah tidak mempan mengobati sakit kedua anaknya.
“Kalau dulu berobat di Polindes sudah sembuh, karena kata bidannya jenis obat bantuan kualitasnya lebih bagus,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, dalam satu bulan ada beberapa kali berobat ke dokter dengan biaya Rp100.000 tiap orangnya. Padahal untuk mencukupi kebutuhan sehari hari saja tidak cukup.
“Suami saya buruh tani, saya sendiri tidak punya pekerjaan apa-apa,” imbuhnya.
Ibu dua anak ini menyebutkan, pada lima bulan lalu masih mendapatkan kompensasi dari JOB PPEJ sebesar Rp500.000. Akan tetapi sampai saat ini dia dan masyarakat lainnya belum mendapatkan bantuan lagi.
Terpisah, Kepala Desa Rahayu, Sukisno, membenarkan kondisi warganya tersebut. Bahkan, Pemdes harus menalangi dana untuk bidang kesehatan baik pelayanan obat gratis, Posyandu, dan kegiatan lainnya.
“Kami sudah mengajukan proposal berkali kali, tapi tidak juga dikabulkan,” tandasnya. (rien)