Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pembahasan Sistem Kerja Outsourcing

Wulan: Menteri Sering Tidak Hadiri Undangan DPR

Editor: samian
Minggu, 10 September 2017
Ahmad Sampurno
Anggota komisi IX DPR RI, Sri Wulan.

SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora - Sejak beberapa tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IX telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya. Namun tidak ada progres yang memuaskan.

"Dalam rapat yang pernah kami lakukan belum ada tindak lanjut," kata Sri Wulan, anggota komisi IX saat berada di Cepu, Minggu (10/9/2017).

Menurut Wulan, pihak pemerintah melalui kementerian terkait sering tidak menghadiri undangan DPR. Selain itu, lanjut dia, juga sering menjadwalkan ulang. "Kamis nanti akan ada rapat kembali dengan kementerian. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa," terang wulan.

Belum lama ini, Agung Pudjo Susilo, ketua Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu Jawa Tengah, menyatakan, bahwa sistem kerja tersebut selama ini dianggap menyengsarakan kaum buruh.

"Outsourcing merupakan sistem kerja kontrak yang benar-benar menyengsarakan kaum buruh. Hingga saat ini mewarnai kebobrokan Indonesia di mata dunia," kata dia.

Keberlangsungan kerja dan masa depan kaum buruh sangat terbelenggu dangan sistem kerja ini. "Sehingga kaum buruh tidak pernah mempunyai ketenangan, kenyamanan, dalam dunia kerjanya," jelasnya.

"Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menghantui kaum buruh di sela-sela semangat kerja-nya demi kelangsungan hidup dan keluarganya," pungkasnya. (ams)

Dibaca : 302x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan