SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menolak menghadiri undangan rapat koordinasi yang dilayangkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Bogor, Jawa Barat selama tiga hari mulai hari ini Selasa (12/11/2013).
Pimpinan Dewan yang tinggal menyisakan wakil ketua setelah M Thalhah meninggal, Syukur Prianto, Abdul Wahid Syamsuri, dan Suyuti, sepakat untuk tidak hadir. Mereka beralasan selama ini merasa diremehkan oleh SKK Migas, pemangku kepentingan lain seperti Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) yang beroperasi di Bojonegoro.
Acara di Bogor tersebut, sebenarnya terkait dengan kegiatan Focus Discution Group (FGD) dan workshop Implementasi Inpres 2 tahun 2012 oleh SKK MIgas yang akan digelar di Suarabaya pada tanggal 19-21 November 2013 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro,Syukur Prianto, mengaku, mendapatkan undangan dari SKK Migas untuk acara yang dilaksanakan selama 3 hari yakni 12,13,14 November 2013. Namun, Pimpinan Dewan sepakat untuk tidak menghadiri acara tersebut.
“Kami sepakat untuk tidak berangkat ke Bogor,” kata Syukur kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (12/11/2013).
Dia menjelaskan,alasan ketidakhadiran pimpinan Dewan karena merasa selama ini diremehkan oleh SKK Migas, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang beroperasi saat ini.
“Pada awal undangan rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati tanggal 7 November lalu kami tidak diundang. Undangan lewat telfon dan mendadak sekali,” tandas politisi asal Partai Demokrat ini.
Syukur menganggap, seringkali DPRD tidak dianggap. Meskipun bukan berarti tidak dilibatkan sama sekali mengenai progres report proyek Migas di Bojonegoro. Sikap dari SKK Migas dan K3S lebih sering mengecewakan.
Terpisah Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro, belum memberikan konfirmasi mengenai kegiatan tersebut. Hingga berita ini diturunkan masih berupaya mengirimkan pesan pendek namun belum dibalas. (rien)