SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Bisnis pengelolaan gas ikutan Lapangan minyak Banyu Urip, Blok Cepu, oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), belum ada kepastian. Sampai saat ini perusahaan plat merah itu belum memperoleh penetapan alokasi dan harga gas dari pemerintah pusat.
“Prosesnya ternyata belum selesai,” ujar Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih dikonfirmasi suarabanyuurip.com, Selasa (20/4/2021).
Susana menyarankan agar menanyakan proses persyaratan pengajuan untuk memperoleh alokasi dan penetapan gas Banyu Urip kepada BUMD Bojonegoro, PT BBS.
“Mohon dicek juga ke BUMD- nya ya,” ucapnya.
Direktur Utama PT BBS, Thomas Gunawan dikonfirmasi terkait hal itu belum memberikan jawaban. Pesan melalui WhatsApp yang dikirimkan suarabanyuurip.com, tidak dibalas hingga berita ini diterbitkan.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri sebelumnya mengingatkan kepada PT BBS untuk menyiapkan rencana bisnisnya secara matang. Agar kegagalan pengelolaan gas ikutan Lapangan Sukowati beberarapa tahun lalu tidak terulang lagi di Lapangan Banyu Urip.
“Jangan sampai itu terjadi lagi, dan akhirnya BBS menangggung hutang,” pesan politisi PAN itu.
Untuk diketahui, PT BBS sebelumnya telah memaparkan rencana pengelolaan gas flare Lapangan Banyu Urip kepada pimpinan DPRD Bojonegoro. Bahkan BBS telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pertamina Gas (Pertagas) untuk membangun fasilitas pengolahan gas bersama dan pemasaran.
PT BBS mengajukan pembelian gas ikutan Banyu Urip sebesar 5 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD). Diperkirakan akhir Oktober 2020 sudah ada penetapan dari Kementerian ESDM. Namun sampai saat ini belum ada.
Gas yang diolah rencana untuk kebutuhan perumahan, perhotelan, resto, dan rumah sakit di Bojonegoro, dan sisanya dipasarkan ke luar daerah.
Sedangkan untuk pembangunan fasilitas pemrosesan gas bersama, PT BBS bersama Pertagas telah melakukan beauty contest untuk calon kontraktornya. Ada tiga perusahaan yang lolos seleksi yakni PT Santi, PT TIP, dan PT ETI. Namun hasil itu ditolak pimpinan DPRD dan diminta mengulang seleksi lagi.(suko)
