SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Sisa alokasi Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2023 dipertanyakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Ahmad Supriyanto.
Pasalnya, sisa anggaran yang sedianya untuk diserahkan kepada para penerima manfaat dari buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Bojonegoro akan menjadi Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran).
Penerimaan BLT DBH CHT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Mengacu aturan ini, total besarannya Rp24,4 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Anwar Murtadlo mengatakan, dari sebanyak 27 pabrik rokok yang ada di seluruh Bojonegoro terdapat 9.035 buruh calon penerima BLT DBH CHT yang telah diverifikasi.
“Perhitungannya, setiap buruh pabrik rokok mendapat 9.035 x Rp.250.000 per bulan selama 8 bulan. Maka setiap orangnya akan mendapat BLT DBH CHT sebesar Rp2 juta,” terang Anwar Murtadlo.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, M. Arwan mengungkapkan, total jumlah penerima BLT DBH CHT sebanyak 10.335 orang. Yakni 9.035 orang penerima dari buruh pabrik rokok ditambah 1.300 dari golongan buruh tani tembakau.
Berkenaan hal tersebut, anggota DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, mempersoalkan sisa alokasi dana DBHCHT yang menjadi Silpa. Sebab dana sebesar Rp24,4 miliar sekian tersebut jika disalurkan kepada 10.335 penerima yang mana tiap orangnya mendapat Rp2 juta maka baru ketemu nilai Rp20,6 miliar sekian.
“Jadi masih ada kelebihan Rp4 miliar lebih, itu mau dikemanakan,” ujarnya mempertanyakan.
Meski sebelumnya Kepala Bappeda menyatakan sisa alokasi akan dicadangkan untuk dianggarkan pada tahun berikutnya, politikus muda dari Partai Golkar ini tidak sepakat.
Karena bagi Mas Pri, sapaan akrab Ahmad Supriyanto, serapan alokasi BLT DBH CHT sebetulnya bisa dimaksimalkan. Ada beberapa opsi gagasan yang ia tawarkan. Antara lain bisa dengan menambah besaran BLT, atau dengan memberikan langsung 12 bulan.
“Bisa pula dengan menambah kuota dari buruh tani yang hanya 1.300 penerima, supaya tidak Silpa,” kata Mas Pri kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (15/11/2023).
Sekretaris Komisi C ini bahkan mensinyalir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sengaja mendesain sedemikian rupa jumlah penerima agar terdapat lebihan anggaran yang akhirnya menjadi Silpa.
“Jangan-jangan memang sengaja didesain Silpa,” tandasnya.
Untuk diketahui pencairan BLT DBH CHT 2023 akan disalurkan menggunakan virtual account (VA) yang dibuka oleh Bank Jatim, jika tidak ada perubahan atau sesuai rencana bakal diterimakan pada bulan November ini.(fin)
