DPRD Bojonegoro Ingatkan Dana CSR Tidak Boleh Biayai Program Prioritas Pemkab

Rapat dana CSR.
Sejumlah BUMD Bojonegoro saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD Bojonegoro terkait pelaksanaan program CSR.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – BUMD Bojonegoro, Jawa Timur, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) telah merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 11,3 miliar pada tahun 2023. Komisi C DPRD Bojonegoro meminta agar ADS tidak lagi membiayai program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dari dana CSR.

Dana CSR Rp 11,3 miliar yang digelontorkan PT ADS tersebut berasal dari hasil keuntungan bisnis pengelolaan penyertaan saham (Participating Interest/PI) Blok Cepu.

Direktur Utama PT ADS M. Kundori mengatakan, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait program CSR 2024 bersama Komisi C DPRD Bojonegoro, Rabu (17/1/2024) siang tadi.

“Karena masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT BBS, PD. Bank BPR dan Bank Jatim untuk besaran CSRnya masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS),” katanya.

Kundori menjelaskan, PT ADS saat rapat tadi telah menyampaikan realisasi CSR pada 2023 sebesar Rp 11,3 miliar. Yakni anggaran CSR itu digunakan untuk pembangunan Bojonegoro dari sektor infrastruktur, budaya, talenta, sosial dan lingkungan.

Baca Juga :   Seleksi Dirut ADS Bojonegoro Terkesan Tertutup, Lasuri : Nggak Usah Ada yang Ditutupi

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Muchlasin Afan mengatakan, PT ADS menyampaikan telah merealisasikan anggaran CSR sebesar Rp 11,3 miliar pada 2023 lalu.

“Akan tetapi PT ADS belum menyampaikan terkait rencana program CSR tahun ini. Karena masih menunggu RUPS yang akan digelar Februari mendatang,” katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, bahwa saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro masih menentukan realisasi, besaran anggaran, dan mekanisme pengelolaan CSR.

“Padahal sebelumnya kami sudah meminta agar pengelolaan CSR tidak satu pintu di Bappeda. Ini harus diperhatikan,” tegasnya.

Komisi C DPRD Bojonegoro juga memberikan catatan agar program prioritas Pemkab Bojonegoro tidak boleh lagi dibiayai oleh CSR, melainkan harus menggunakan APBD. Sebab, secara keuangan APBD Bojonegoro kuat untuk merealisasikan sejumlah prioritas.

“Tujuan CSR ini kan untuk menunjang operasi produksi, untuk program di sekitar operasi terutama daerah terdampak,” tandasnya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *