Sebut Serapan APBD Bojonegoro 2023 Rendah dan Silpa Masih Tinggi

Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto.
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto.

Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menyebut, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 rendah. Sebaliknya jumlah Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) masih tinggi.

“Serapan belanja yang rendah atau tidak maksimal ini mengakibatkan akumulasi Silpa pada APBD 2023 masih terhitung tinggi,” kata Ahmad Supriyanto kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (17/01/2024).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dari total anggaran belanja Rp8 triliun, realisasinya hanya tercapai Rp6,2 triliun atau secara persentase baru diraih sebanyak 77,59 persen. Hal Ini tersebar dalam beberapa pos.

Disebutkan, anggaran belanja operasional sebesar Rp4,1 triliun terealisasi Rp2,9 triliun atau 70,01 persen, belanja modal Rp2,2 triliun terealisasi Rp2 triliun atau 89,04 persen.

Kemudian anggaran belanja tak terduga sebesar Rp65 miliar terealisasi Rp37 miliar atau 56,55 persen, dan belanja transfer Rp1,5 triliun terealisasi 1,2 triliun atau hanya tercapai 81,90 persen.

“Mestinya untuk realisasi belanja bisa lebih dimaksimalkan,” ujar pria yang aktif dalam Komunitas Sedekah Bergerak (KSB).

Baca Juga :   Pipa Minyak Kembali Bocor, Pertamina EP Field Cepu Lambat Menangani

Politikus muda ini menyatakan demikian, sebab realisasi belanja bahkan di bawah harapan Pj Bupati Bojonegoro yang mentargetkan realisasinya tercapai sekira 92 persen. Akibatnya, Silpa APBD 2023 mencapai Rp2,9 triliun.

“Namun untuk kepastian berapa besaran Silpa tadi, kita masih harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuh Mas Pri sapaan akrab Ahmad Supriyanto.

Kendati, putra pedagang sayuran terong ini mengakui bahwa Silpa tidak bisa dihindari karena ada beberapa variabel. Antara lain pelampauan pendapatan diakhir tahun anggaran, pengeluaran pembiayaan yang tidak realisasi, rendahnya serapan OPD, belum terserapnya dana cadangan Rp600 miliar, dan sebagainya.

“Tapi minimal serapan belanja bisa maksimal. Ini butuh pemikiran serius, agar Silpa tinggi ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menurut Mas Pri, Bojonegoro butuh pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan atau “Far Sighted to The Future” serta berani mengambil keputusan dalam menggunakan uang rakyat demi kesejahteraan rakyat.

“Selain tadi, seorang pemimpin di Bojonegoro juga harus siap dan tidak gagap mengelola anggaran yang sangat tinggi,” tandasnya.

Baca Juga :   Serapan APBD 2022 Baru 51 Persen, DPRD Bojonegoro Minta Pekerjaan Fisik Dikebut

Diberitakan sebelumnya, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto menyatakan, bahwa rendahnya serapan anggaran belanja itu menurut dia lebih pada penyelesaian administrasi.

“Pekerjaan sudah selesai, tapi tagihan belum disampaikan rekanan sehingga berdampak pada terlambatnya pembayaran,” terangnya kepada SuaraBanyuurip.com saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *