Penetapan NI PPPK Lamongan Tertinggi, Bojonegoro Terendah Se Jawa Timur

Penetapan NI PPPK Lamongan tertinggi, Bojonegoro terendah se Jawa Timur.
Penetapan NI PPPK Lamongan tertinggi, Bojonegoro terendah se Jawa Timur.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten dengan penetapan NI PPPK tertinggi, yakni 1.396 guru. Sedangkan, Bojonegoro masih menjadi kabupaten terbuncit dalam penetapan NI PPPK guru atau terendah di Jawa Timur.

Hal tersebut, berdasarkan update info perkembangan penetapan NI PPPK Kabupaten Bojonegoro per 26 April 2024 yang diposting di situs Instagram @bkn2surabaya atau Instagram milik Kantor Regional II BKN Surabaya.

Kabupaten Bojonegoro sendiri saat ini sudah mengusulkan 1.182 usulan NI PPPK dan telah diverifikasi dari total 1.189 usulan. Namun, meski usulan sudah masuk, NI PPPK guru masih 0,59 persen atau 7 NI PPPK yang disetujui. Yakni jumlahnya sama seperti update perkembangan per 24 April kemarin.

Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) guru Kabupaten Bojonegoro saat ini masih terendah se Jawa Timur, penyebabnya karena keterlambatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro mengusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sehingga proses input data tertinggal dari Kabupaten lain. Misalnya Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten dengan penetapan NI PPPK tertinggi, yakni 1.396 NI PPPK telah disetujui. Berikutnya disusul Kabupaten Ngajuk sebanyak 1.376 NI PPPK sudah disetujui.

Baca Juga :   Disdik Siapkan 1.982 Pengawas Unas SMP

“Kalau penetapan NI PPPK guru di Bojonegoro masih minim atau terendah se Jawa Timur, tentu di luar kendali kami sebagai guru yang lolos seleksi PPPK 2023,” kata salah satu guru PPPK 2023, Rizkun Navi’a Darojah.

Dia mengatakan, BKN atau melalui BKPP Bojonegoro harus menyampaikan alasan mengapa masih banyak NI PPPK guru belum selesai diterapkan. Sebab, semua PPPK seleksi 2023 sudah berharap mendapatkan surat keputusan (SK) dan segera dilantik.

“Pihak terkait harus menyampaikan alasan belum selesainya NI PPPK di BKN, karena dari PPPK yang lulus kebanyakan sudah resign dari tempat mengajarnya,” katanya, Minggu (28/4/2024).

Kepala BKPP Bojonegoro, Aan Syahbana mengatakan, masih minimnya penetapan NI PPPK 2023 karena Bojonegoro pada saat proses pengusulan terlambat disebabkan persoalan teknis diproses verifikasinya.

“Di tingkat BKN juga Bojonegoro menjadi kabupaten terbawah se Jawa Timur dibandingkan kabupaten lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, BKPP Bojonegoro sudah mengusulkan sesuai jadwal yang ditentukan, namun dari BKN sendiri proses penginputan data juga terlambat.

Baca Juga :   Butuh Rp3,2 Miliar, MAN 1 Bojonegoro Perbesar Daya Tampung Masjid

“Tapi untuk NI PPPK tenaga kesehatan dan kesehatan juga sudah banyak yang disetujui. Kami juga berharap proses ini segera selesai agar PPPK dilantik,” tandasnya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar