SuaraBanyuurip.com – Paijan Sukmadikrama
Tuban – Hadirnya industri besar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tak bisa ditolak oleh warganya. Jika tidak ditata secara sistematis melalui kebijakan yang tepat, industri tak bisa menyejahterakan masyarakat secara merata. Apalagi keberadaan industri sering kali memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat desa sekitar operasi.
Industri berskala besar masuk di Tuban dimulai dengan pabrik semen PT Semen Gresik awal tahun 1990-an di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek. Kemudian disusul dengan pabrik kimia PT Trans Pacifik Petrochemical Indotama (TPPI) di Desa Remen, Kecamatan Jenu, untuk mendukung keberadaan sumur minyak Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Soko. Kini di Jenu juga bakal berdiri kilang minyak kersama PT Pertamina dan perusahaan minyak dari Rusia, Rosneft.
Pemerintah telah menjadikan Tuban sebagai daerah industri berskala besar. Terkait itu Pemkab Tuban juga telah menyiapkan lahan seluas 7.608 hektar untuk industri. Dari jumlah itu saat ini terdapat Kawasan Industri Tuban (KIT) seluas 233 hektar.
“Kita telah menyiapkan solusi agar industri yang sudah ada maupun yang akan berdiri di Tuban, membawa kesejahteraan pada masyarakat. Tidak hanya untuk warga desa ring satu atau dua industri, tapi seluruh wilayah,” kata H Riyadi dalam diskusi dengan wartawan di Tuban.
Terkait keberadaan industri di wilayahnya, Cabup Tuban nomor: 01 yang berpasangan dengan Cawabup H Wafi Abdul Rosyid yang akrab disapa Gus Wafi itu menambahkan, diantara programnya menyiapkan dan menguatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa terlibat dalam industri. Sedangkan jumlah organ bisnis di desa yang terdaftar hingga awal 2023, sebanyak 270 unit milik 311 desa yang tersebar di 20 wilayah kecamatan. Ratusan BUMDes tersebut sebagian besar tak berjalan atau bahkan hanya berdiri tapi tak bergerak sama sekali, karena kurangnya pendampingan.
Oleh sebab itu seiring berjalannya industri mereka akan digerakkan dengan skema program kolaburatif. Mulai dari konstruksi indutri hingga produksi akan dilibatkan. Dicontohkan, proyek Kilang Minyak Tuban di Jenu, nanti saat konstruksi seluruh kebutuhan konsumsi bagi tenaga kerjanya yang diperkirakan mencapai 20.000 orang sehari, akan ditangani oleh kolaburasi BUMDes.
Tempat makannya ditangani BUMDes dari desa terdekat, sedangkan bahan bakunya seperti sayuran, telur, daging, dan kebutuhan konsumsi lainnya bisa disuplai oleh BUMDes dari desa lainnya. Jika potensi desa terdekat industri tak menghasilkan sayuran, bisa diambilkan dari desa sentra agrikultura, seperti desa dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, atau sungau lain yang tersebar di Tuban. Kebutuhan telurnya bisa ditangani BUMDes yang wilayah desanya potensial peternakan ayam petelur.
Suplai bahan pangan dari BUMDes luar desa ring satu dan dua industri akan dilakukan, jika desa terdekat tak ada potensi bahan pangan yang dibutuhkan. Dengan cara ini bisa memberikan pemerataan pembangunan, dan hanya tersentral di desa-desa sekitar industri. Para leluhur kita itu mengajarkan gotong royong, dan saling membantu demi kemaslahatan bersama.
“Semuanya harus bergerak saling bersinergi, sehingga sirkulasi duit tak sampai keluar daerah. Ini bagian dari ikhtiar agar BUMDes juga berdaya untuk mengerek kesejahteraan masyarakat,” tegas Paslon 01 yang diusung Koalisi Rakyat menuju Tuban Baru tersebut.
Proses menuju sinergi BUMDes tersebut, tambah Kang Riyadi, demikian pria ramah itu akrab disapa, akan dimulai dari berbagai pelatihan, dari masalah manajemen, hingga bagaimana membangun koneksititas dengan industri. Pelaku industri juga akan dilibatkan sejak proses awal hingga pelaksanaan. Regulasinya akan disiapkan sebagai payung hukum dari pelaksanaan kolaburasi BUMDes tersebut.
“Sedangkan untuk menjamin kualitas gizi dan pengawasan kesehatannya, program ini akan melibatkan Dinas Kesehatan. Program sifatnya kolaburatif melibatkan berbagai stakeholder pemerintah dan swasta,” ungkap Kang Riyadi.
Ia menambahkan, seluruh program yang dirancang bersifar berkelanjutan. Hal ini selaras dengan program pemerintah pusat dan provinsi, terkait bidang industri. “Kita harus cerdik menangkap peluang untuk peningkatan kualitas kemakmuran masyarakat, apalagi daerah kita ini masih termasuk lima kabupaten termiskin di Jawa Timur.”
Kang Riyadi menegaskan, jangan sampai warga Tuban menjadi penonton kecewa di tengah gegap gempita industri di wilayahnya. Oleh sebab itu berbagai terobosan harus dilakukan, agar masyarakat tak menderita karena kebijakan terhadap industri yang tidak tepat.
Selain itu sesuai temuan tim Paslon 01 di lapangan, masih terdapat keluarga miskin di desa terdekat operasi industri. Dinilainya berarti ada yang kurang tepat dalam program tanggung jawab social dan lingkungan atau dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility) dari industri. Itu bukan berarti industri tak melaksanakan program bantuan, namun akan lebih tepat jika bantuannya dalam bentuk pemberdayaan. Bukan bantuan sembako atau pengobatan gratis dan sejenisnya.
“Seringkali saya amati hilir mudik truk pengangkut sayuran, dan bahan pangan dari luar daerah masuk Tuban. Daerah kita yang punya potensi segala bidang, kenapa tidak dieksploitasi dengan baik sehingga kebutuhan pangan tak harus selalu didatangkan dari luar daerah,” kata Kang Riyadi dengan raut wajah serius. (ad)