SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur telah terbentuk. Jumlahnya 430. Namun, sampai dengan akhir Juli 2025, belum seluruhnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Merujuk data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, per 29 Juli 2025 ada 377 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdaftar memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP ini penting sebagai langkah awal, karena merupakan syarat administrasi dan akses keuangan.
Pembuatan NPWP itu menjadi bagian dari pendampingan intensif oleh pemerintah kabupaten (pemkab) setempat bekerja sama dengan KPP dan instansi lainnya yang terkait. Tak hanya itu, pemkab juga mendampingi tentang tata kelola koperasi dan pemanfaatan digitalisasi.
“Dari 430 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, itu baru 337 yang sudah masuk menjadi masterplan dan NPWP-nya siap digunakan,” kata Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Djunaidi Djoko Prasetyo.
Sementara 93 Koperasi Desa Merah Putih dipersilakan untuk segera mendaftar melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Coretax di tempat masing-masing. Untuk hal itu KPP Pratama siap membantu.
Disinggung ihwal kendala, Djunaidi menampik hal itu. Karena pihaknya sifatnya menunggu pihak pemohon. Puluhan koperasi desa itu dikatakan hanya belum melakukan pengisian link untuk pembuatan NPWP.
“Kopdes Merah Putih sisanya belum mengisi link, sehingga KPP Pratama belum bisa memproses,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkopum) Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari mengaku, untuk data terkini pihaknya menerima informasi, bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang belum memiliki NPWP sebanyak 24 unit.
“Terinfo ke kami, masih kurang 24 Mas, masih kami pantau perkembangannya,” tandas Retno Wulandari kepada Suarabanyuuri.com, Rabu (30/7/2025).(fin)
