SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengajak pemerintah daerah bersama-sama memerangi maraknya oknum mengaku wartawan namun tidak memiliki kompetensi dan legitimasi profesi.
Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, mengungkapkan, bahwa fenomena oknum mengaku wartawan kerap meresahkan masyarakat, terutama di tingkat desa.
“Kami menerima banyak keluhan kepala desa yang diduga ditekan oknum mengatasnamakan wartawan. Ini jelas merusak citra pers dan tidak boleh dibiarkan,” kata Sasmito dalam sambutan diacara pelantikan pengurus PWI Bojonegoro periode 2025-2928, Selasa (23/12/2025) di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro.
Sasmito menegaskan, wartawan sejati harus bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan menggunakan profesi untuk kepentingan pribadi.
“Kalau tidak punya kompetensi, tidak terdaftar di dewan pers, dan tidak patuh kode etik, itu bukan wartawan. PWI siap berdiri di garis depan melawan praktik seperti ini,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, PWI Bojonegoro akan menggencarkan program literasi jurnalistik gratis bagi pemerintah desa, camat, dan masyarakat agar mampu membedakan wartawan profesional dan oknum.
“Kami akan gencarkan program literasi jurnalistik gratis ke pihak terkait, agar nanti bisa membedakan mana wartawan yang profesional dan mana yang tidak,” ucapnya.
“Melalui sinergi ini, PWI Bojonegoro berharap praktik jurnalisme di daerah semakin profesional, sementara ruang gerak oknum wartawan tak berkompeten dapat ditekan secara sistematis,” imbuhnya.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai, kolaborasi antara pers dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memutus praktik penyalahgunaan profesi jurnalistik.
“Pers harus dilindungi, tapi masyarakat juga harus dilindungi dari oknum yang mencederai profesi wartawan. Literasi menjadi solusi penting,” ujar Lutfil.
Sementara Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, menyambut baik langkah PWI tersebut dan menegaskan sikap tegas pemerintah daerah.
“Kalau bekerja sesuai aturan, pemerintah tidak anti kritik. Tapi kalau ada yang mengatasnamakan wartawan untuk menekan atau mencari keuntungan, itu harus dilawan bersama,” tegas Bupati Wahono.
Bupati asli Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, siap membuka ruang komunikasi dengan organisasi pers untuk menciptakan iklim informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
”Kami siap membuka ruang komunikasi dengan organisasi pers untuk menciptakan iklim informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” tandasnya.(fin)
