SuaraBanyuurip.com – Laeman Harjo Wasito
Tuban – Pemkab Tuban, Jawa Timur menyatakan, sepanjang tiga tahun terakhir sejak 2024 angka kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan balita bergizi buruk mengalami penurunan. Dalam periode sama kualitas kesehatan ibu dan anak di Bumi Ranggalawe, juga menunjukkan perkembangan positif.
Dalam pers rilis yang dikeluarkan Media Center Tuban, Jumat (20/11/2026) pukul 21.34 WIB, menyebut, data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) setempat mencatat BBLR pada 2024 sebanyak 908 kasus. Kemudian menurun jadi 795 kasus pada 2025, dan hingga bulan Oktober 2026 menjadi 636 kasus.
Di lain sisi, pada periode sama, penanganan kasus balita gizi buruk tercatat pada 2024 sebanyak 1.361 kasus. Angka itu bisa ditekan menjadi 587 kasus pada akhir 2025, atau sekitar 0,99 persen dari 59.159 balita yang ditimbang. Sedangkan untuk tahun 2026, data hingga bulan September lalu sebanyak 439 kasus.
Menurut Pemkab Tuban, capaian tersebut–sebagaimana rilis dari Media Center Tuban yang diterima SuaraBanyuurip.com, Jumat (20/11/2026) malam, menjadi gambaran penguatan intervensi kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah mulai dari masa kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Tren angka tersebut, ungkap Plt Kepala Dinkes P2KB Tuban drg Heni Purnomo Wati, merupakan hasil dari penguatan berbagai program kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan Puskesmas, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan lintas sektor.
Sedangkan intervensi pada ibu hamil, meliputi skrining dini terhadap risiko Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, preeklamsia, dan pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Selain mengoptimalkan kelas ibu hamil, pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan kondisi KEK, serta distribusi 180 Tablet Tambah Darah (TTD) atau Multiple Micronutrient Supplement (MMS).
“Pencegahan harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan, karena itu kami memperkuat pendampingan kepada remaja putri, calon pengantin, hingga ibu hamil, khususnya yang memiliki faktor risiko,” kata Heni Purnomo Wati. Ia tambahkan, harapannya kondisi kesehatan ibu lebih optimal, sehingga dapat menekan risiko kelahiran bayi dengan berat badan rendah.
Menyoal penanganan gizi buruk, Heni menyatakan, Dinkes P2KB memperkuat promosi ASI Eksklusif selama enam bulan, konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), imunisasi, pemberian Vitamin A dan obat cacing, serta pemantauan tumbuh kembang melalui Posyandu. Balita yang membutuhkan penanganan lebih lanjut juga mendapatkan intervensi gizi berupa PMT lokal maupun pangan untuk keperluan medis khusus, disertai pendampingan dokter spesialis anak.
Pada bagian lain, mantan Plt Direktur RSUD dr R Koesma Tuban itu menyatakan, jumlah fertilitas di daerah dengan 328 desa/kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan, menunjukkan tren penurunan. Sepanjang 2024 angka kelahiran hidup tercatat 13.489, tahun 2025 sebanyak 12.811 kelahiran, dan hingga bulan Oktober 2026 tercatat sebanyak 10.320 kelahiran.
Sementara itu, dalam siaran persnya memperingati Hari Anak Internasional 2026, LBH KP Ronggolawe Tuban menyatakan, tingginya angka BBLR yang menjadi pintu dari masuknya stunting karena kesalahan negara dalam menyediakan gizi untuk ibu hamil dan balita. Sedangkan stunting tidak bisa disembuhkan setelah anak berusia dua tahun, sekali stunting seumur hidup anak itu akan tertinggal.
Advokat dari KP Ronggolawe, Suwarti SH, menyatakan, bayi BBLR 20 kali lebih berisiko meninggal di bulan pertama. Anak mudah sakit seperti diare, pneumonia, TBC, dan infeksi berulang. Sekali sakit, berat badan turun lagi. Pertumbuhan terhambat, badan pendek, tulang rapuh, dan gigi rusak.
Secara psikologis anak yang sejak bayi sering lapar akan tumbuh dalam kecemasan. Otak anak stunting lebih kecil, IQ-nya rata-rata 10 sampai 15 poin lebih rendah dari anak sehat. Mereka sulit konsentrasi, sulit menghafal, sulit belajar, dan prestasi sekolah turun. Anak-anak ini pada akhirnya tertinggal karena otaknya tidak diberi gizi saat masih bayi.
Organisasi hukum partikelir ini menyatakan, stunting bukan salah ibu yang melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Lebih dari itu terjadinya anak dengan gangguan pertumbuhan kronis, merupakan salah bupati yang gagal menyediakan gizi untuk ibu hamil, dan balita.
“Kami rakyat Tuban kecewa bukan tanpa alasan, karena kami melihat angka tersebut dengan mata kepala sendiri,” tegas Suwarti dalam rilis yang diterima SuaraBanyuurip.com, Jumat (20/11/2026) sore.
Bayi yang lahir dengan kondisi BBLR, menurut Suwarti, berat badannya kurang dari 2.500 gram. Hal itu terjadi karena faktor kurang gizi saat hamil, anemia, kurang makan, stres, mengalami KDRT, dan tidak mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang layak.
Menurut LBH KP Ronggolawe, rantai masalah stunting di Tuban, diantaranya, ibu hamil kurang gizi ditambah posyandu yang aktif hanya seremonial. Dengan jurus andalan air kacang hijau, ditambah tidak ada Pemberian Makanan Tambahan yang layak. Akibatnya bayi lahir BBLR, anak kurang ASI eksklusif, MP-ASI tidak cukup, gizi buruk, dan hasilnya adalah stunting.
Dampak sosialnya, anak stunting sering dibully dengan sebutan “cebol, pendek, bodoh”. Akhirnya anak tidak percaya diri (minder), dan menarik diri dari pergaulan. Sementara dampak ekonomi jangka penjangnya, anak stunting saat dewasa produktivitasnya turun 20 persen. Dia tidak bisa bekerja berat, dan tidak bisa bersaing dengan teman-temannya.
LBH KP Ronggolawe menilai, pada sisi regulatif fakta angka lapangan di atas melahirkan dugaan Pemkab Tuban diduga melanggar hukum karena abai merealisasikan regulasi yang wajib dijalankan oleh bupati. Diantaranya, UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 34, Pasal 4 dan Pasal 174 dari UU Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 8 UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perpres Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Termasuk pula UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memandatkan, bidang kesehatan adalah urusan wajib Pemerintah Daerah. Dana APBD wajib dialokasikan untuk kesehatan ibu dan anak, bukan hanya untuk infrastruktur, dan kegiatan seremonial. (Lhw)