DPMPTSP Bojonegoro Dinilai Langgar Perda KIP

Selasa, 13 Agustus 2019, Dibaca : 599 x Editor : rozaqy

Suarabanyuurip.com
KRITIS : Wakil Komisi A DPRD Bojonegoro menyikapi Proses IMB Bojonegoro


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

 

 

Baca Lainnya :

    Bojonegoro - Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berpendapat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang kurang transparan terhadap publik. Seharusnya, setiap lembaga yang memiliki fungsi pelayanan terhadap publik itu wajib memiliki standart pelayanan yang berisi tentang proses pengajuan izin sampai pada penerbitan izin tersebut.

    "Salah satunya proses izin mendirikan bangunan atau IMB oleh investor di Bojonegoro," kata Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, kepada Suarabanyuurip.com Selasa (13/8/2019).

    Baca Lainnya :

      Selain itu, politisi asal Partai Gerindra ini menyatakan, jika DPMPTSP wajib mempublikasikan berapa biaya yang dikenakan untuk mengurus IMB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 2 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 11. 

      Sistem yang belum transparan tersebut membuat pelayanan publik menjadi masalah selama bertahun-tahun dan tidak diketahui ujung pangkalnya. Publik hingga kini tidak bisa mengakses informasi terkait proses perizinan seperti IMB untuk beberapa bangunan serta rencana proyek di Bojonegoro seperti Pasar Ngampel di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, lalu pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas) baik itu di Lapangan Pad C di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, dan Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro.

      "Bahkan, terkait IMB Pasar Desa Ngampel saja, baik Pemerintah Desa maupun masyarakatnya tidak tahu kenapa sampai sekarang belum diterbitkan izinnya. Padahal prosesnya sudah empat tahun," tukasnya.

      Dengan adanya sistem manual dalam proses perizinan oleh DPMPTSP selama ini, pihaknya menyayangkan karena proses yang tidak jelas dan menghambat informasi kepada masyarakat. 

      Jika DPMPTSP tidak memberikan informasi yang diminta publik, maka lanjut Anam, eksekutif dinilai melanggar Perda Keterbukaan Informasi Publik. 

      Sementara itu, Kasi Pelayanan Informasi DPMPTSP, Yanti, mengaku belum bisa memberikan informasi yang diminta Suraabanyuurip.com terkait pengajuan IMB di Lapangan Migas oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama yang beroperasi di Bojonegoro karena tidak berada ditempat. 

      "Maaf, saya belum bisa memberikan informasi yang diminta karena sedang dilapangan," tukasnya singkat. 

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more