Pemilik Lahan Bandara Ngloram Patok Harga Rp1,5 juta/M2

Jum'at, 29 November 2019, Dibaca : 492 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
BELUM SEPAKAT : Satu persatu pemilik lahan diminta klarifikasi dan pernyataan usai sosialisasi harga.


SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora – Pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bakal tidak berjalan mulus. Pemilik lahan menolak tawaran harga hasil kajian tim appraisal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana melakukan pertemuan dengan pemilik lahan pekan depan. Agendanya panawaran ganti untung untuk lahan warga terdampak.

Baca Lainnya :

    Penolakan pemilik lahan terungkap saat sosialisasi penawaran harga oleh tim appraisal bersama Pemkab Blora di Balai Desa Ngloram. Sosialisasi dihadiri warga terdampak dari Desa Kapuan dan Ngloram 

    Ada 24 bidang lahan seluas 3,2 hektare yang akan digunakan perluasan bandara. Rinciannya, tiga bidang lahan milik negara, dan milik warga.

    Baca Lainnya :

      Pada sosialisasi tim appraisal menyampaikan tawaran harga per meter persegi antara Rp300.000 sampai Rp530.000. Namun harga itu ditolak warga karena kurang tinggi.

      "Kami tidak mau rugi. Katanya kan ganti untung,” ujar Juwair, Jumat (29/11/2019).

      Dia mengaku mewakili aspirasi sejumlah warga Desa Ngloram, meminta harga lebih tinggi dari yang ditawarkan. 

      “Kami minta Rp1,5 juta per meter persegi. Seperti di Kulonprogo,” tandasnya.

      Menurutnya, di Kulonprogo sebelum ada proyek bandara milik pemerintah harganya hanya Rp100.000. 

      “Saat ada proyek pemerintah, harganya melambung tinggi sampai Rp1,5 juta,” tandasnya.

      Pemilik lahan, lanjut Juwair, tetap kukuh tidak akan melepas tanah miliknya dengan harga yang ditawarkan.

      Saat ditanya jika dilakukan konsinyasi -menitipkan ganti rugi pembebasan lahan di pengadilan ? “Kalau bisa jangan sampai ke pengadilan. Nanti bisa ribet harga juga lebih rendah,” ujarnya usai sosialisasi.

      Dikonfirmasi terpisah, Asisten Bupati Bidang Ekonomi Pembagunan, Suryanto, menilai permintaan warga adalah hal yang wajar. 

      “Mereka punya hak menolak,” sambungnya.

      Sebenarnya, lanjut dia, patokan harga tanah itu lebih tinggi dari NJOP. 

      “Itu ibaratnya, mereka punya barang dan ada orang butuh. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai ke pengadilan. Itu jadi pilihan terakhir,” ujarnya.

      Ia mengimbau agar warga mendukung pembangunan Bandara Ngloram. 

      “Kami mengajak lebih baik. Sebab, Bandara Ngloram ini sudah masuh dalam peta penerbangan Internasional, yang sewaktu-waktu didarati pesawat komersial asing. Karena pesawat asing tidak semua besar,” ungkap Suryanto.

      Sementara, Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), Pratikno Nugroho, menyampaikan, masih ada kesempatan sekali lagi untuk bermusyawarah dengan pemilik lahan terkait negosiasi harga. 

      “Kami masih melakukan upaya persuasif dengan warga. Rabu pekan depan warga akan diundang lagi untuk musyawarah,” sergahnya.

      Menurutnya, pembebasan lahan ini bukan lagi kepentingan daerah. Tapi kepentingan Negara. Diharapkan tim dari Kementerian Perhubungan melakukan langkah persuasif dengan meminta bantuan dua kepala desa yakni Ngloram dan Kapuan.

      “Masih ada kesempatan sekali lagi, jangan sampai ke pengadilan. Karena nanti warga sendiri yang rugi,” sarannya.

      Dalam sosialisasi itu hanya ada dua warga yang menyatakan setuju dengan harga yang ditawarkan tim appraisal. Sementar 18 pemilik lahan lainnya belum setuju. Sedangkan  satu warga yang tidak hadir. 

      "Dari jumlah itu 7 orang warga meminta harga Rp1,5 juta, sisanya belum setuju atau ragu-ragu,” pungkasnya.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more