Warga Pomahan Pasang Plang Tolak Pembebasan Lahan Kilang Tuban

Jum'at, 01 November 2019, Dibaca : 2228 x Editor : nugroho


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Tuban - Warga Dusun Pomahan, Desa Sumurgeneng, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali melakukan penolakan pembebasan lahan untuk pembangunan New Grass Root Refinery (NGGR) atau kilang minyak Tuban yang akan dilakukan Pertamina - Rosneft, perusahaan asal Rusia, Jumat (1/11/2019).

Dalam aksinya, puluhan warga memasang plang di tanah miliknya dengan papan yang ditancapkan kayu dan pohon. Papan tersebut berisi sejumlah penolakan pembebasan lahan. Diantaranya; tanah kami bukan cendol dawet, tanah tidak dijual, tanah harga mati ora didol.

Baca Lainnya :

    Selain itu, warga juga memasang gapura penolakan pembebasan lahan kilang tuban di pintu masuk Dusun Pomahan. Gapura tersebut bertuliskan: selamat datang di kawasan lahan pertanian produktif tidak dijual.

    "Ada 75 pemilik lahan yang memasang plang menolak lahannya dijual untuk kilang," kata Mulyono, warga Dusun Pomahan, Desa Sumurgeneng, dikonfirmasi suarbanyuurip.com.

    Baca Lainnya :

      Desa Sumurgeneng merupakan salah satu dari tiga desa yang menjadi sasaran pembebasan lahan kilang tuban. Dua desa lainnya adalah Wadung dan Kaliuntu. Total lahan milik warga yang akan dibebaskan untuk pembangunan kilang tuban seluas 493 hektar (Ha). 

      "Pemasangan plang ini akan terus berlanjut," tegasnya.  

      Mulyono menjelaskan, pemasangan plang dan gapura yang dilakukan warga ini untuk mempertahankan lahan agar tidak dibebaskan untuk pembangunan kilang tuban. Sebab, lahan pertanian tersebut telah menjadi sumber penghidupan warga turun temurun. 

      "Kami berharap lahan yang sudah dipasangi plang tidak perlu didatangi lagi, dan tidak ada intimidasi lagi," ujarnya. 

      Kuasa Hukum warga Wadung dan Sumurgeneng, Soewarto Darmandi menegaskan, jika penetapan lokasi (Penlok) melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/23/KPTS/014/2019 tanggal 10 Januari 2019 lalu, dalam rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa kepada masyarakat pemilik lahan.

      Dalilnya, lanjut mantan Jaksa ini, pembangunan kilang minyak bukan termasuk untuk kepentingan umum seperti dasar UU No. 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang digunakan menerbitkan penlok. Karena di wilayah Jenu tidak ada kegiatan eksplorasi maupun ekspmoitasi migas.

      "Penlok yang bukan untuk kepentingan umum tidak punya kekuatan memaksa," tegas Mbah Warto, sapaan akrabnya.

      Dasar lain penolakan pembebasan lahan kilang Tuban adalah Bab XX tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28G ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

      Kemudian di pasal 28H ayat 4 juga disebutkan, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

      "Pemasangan plang yang dilakukan warga ini sebagai bentuk mempertahankan hak miliknya," pungkasnya.

      Warga pemilik lahan rencananya, Sabtu (2/11/2019) besok, juga akan membuat pernyataan menolak kilang tuban di Kecamatan Jenu. Pernyataan itu akan disampaikan di hadapan Gubernur Jatim, Khofifah Indarparawansa, saat jalam sehat bareng warga.(suko)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more