252 Desa di Bojonegoro Batal Terima BKD Rp 452 Miliar

Rabu, 26 Mei 2021, Dibaca : 2498 x Editor : nugroho

dok/sbu
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri.


SuaraBanyuurip.com - Joko Kuncoro

Bojonegoro - Sebanyak 252 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur batal menerima bantuan keuangan desa (BKD). Gara-garanya, Bupati Anna Mu’awanah mencabut surat keputusan penerimaan BKD. Padahal, anggaran BKD senilai Rp 452 miliar telah masuk dalam APBD 2021.

Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/183/KEP/412.013/2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati nomor 188/90/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2021.

Baca Lainnya :

    "Iya benar SK itu," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bojonegoro, Masirin dikonfirmasi suarabanyuurip, Rabu (26/5/2021).

    Namun, Masirin mengaku belum mengetahui alasan penerbitan SK pencabutan penerima BKD. Dirinya mengatakan akan menanyakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro.

    Baca Lainnya :

      "Saya tanyakan latar bekalangnya ke OPD terkait dulu ya," ucapnya.

      Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran  (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri menyampaikan, keputusan Bupati Bojonegoro mencabut surat keputusan penerimaan BKD sudah tepat.

      "Agar ini tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," tegasnya.

      Dia mengatakan, dari kebijakan tersebut tentu DPRD Bojonegoro menghormati keputusan Bupati. Sebab, peraturan saat ini anggaran APBD tidak diperbolehkan untuk membangun jalan atau aset milik desa. Sedangkan, bagi desa-desa yang telah mengajukan BKD hingga kini belum melakukan penyerapan anggaran.

      Pencabutan ini dirasa lebih aman dari sisi hukum karena proses penganggaran BKD awalnya sudah terjadi pro dan kontra. Tentu, kata Lasuri, pencabutan ini sudah melalui banyak kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten.

      Lasuri menjelaskan, tentu nanti akan ada perubahan APBD tahun 2021 agar tidak jadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan uang sebesar Rp 452 miliar bisa di manfaatkan untuk program yg lain. Namun, jika tidak ada perubahan APBD pasti berpotensi menjadi SiLPA.

      "Karena itu, lebih aman jika Bupati Bojonegoro mencabut BKD yang dianggarkan tahun ini, atau agar APBD bisa tetap digunakan untuk membangun jalan antar desa," ungkap politisi PAN yang duduk  di Komisi B DPRD Bojonegoro ini.

      Dia menambahkan, jalan desa bisa dilakukan perubahan status menjadi jalan kabupaten dan dibangun dengan sistem kontraktual.

      "Kalau tidak salah sudah banyak jalan desa yang sudah dialihkan menjadi jalan kabupaten," katanya.(jk)


Show more