Bantuan Keuangan Desa Rp 452 Miliar Berpotensi Jadi SiLPA di APBDes

Jum'at, 08 Oktober 2021, Dibaca : 869 x Editor : nugroho

Dok.Pemkab bjn
BIMTEK : Desa-desa penerima BKD mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksnakan BPKAD.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Bantuan Keuangan Desa (BKD) senilai Rp 452 miliar yang diperuntukkan bagi 252 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berpotensi tidak terserap 100 persen dan akan menjadi sisal lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2021. Sebab, antara pencairan BKD dengan waktu pelaksanaan kegiatan sudah mendekati akhir tahun. 

Salah satu Kepala Urusan Perencanaan Desa di wilayah Kecamatan Dander yang meminta namanya tidak disebutkan memperkirakan BKD yang diterima tidak dapat terserap semua. Alasannya, sebelum melakukan kegiatan, pemerintah desa harus membuat perencanaan dan lelang pekerjaan karena bantuan yang diterima mencapai Rp 3 miliar lebih. 

Baca Lainnya :

     "Kalau melihat sekarang sudah bulan 10, berarti kurang dari tiga bulan sudah tutup buku. Jadi tidak mungkin bisa terserap 100 persen. Bisa-bisa tahun ini hanya proses lelangnya, sedangkan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022. Sehingga kemungkinan bisa jadi SiLPA," ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Jumat (8/10/2021). 

    Namun dirinya belum bisa memastikan berapa SiLPA dari BKD. Karena sampai hari ini bantuan tersebut disalurkan ke desa.  

    Baca Lainnya :

       "Per 15 Desember kita baru membuat estimasi SiLPA," ucapnya.

      Jika tidak bisa terserap tahun 2021, lanjut dia, kegiatan tetap akan dilanjutkan pada 2022. Karena dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) telah dimasukkan dalam APBDes 2022. 

      "BKD ini telah kita masukkan dalam APBDes Induk. Kemudian terbit SK Bupati tentang pembatalan BKD. Tapi belum sempat kita melakukan Perubahan APBDes, BKD kembali akan dicairkan tahun ini. Jadi anggaran itu masih terpasang di APBDes 2021," pungkasnya. 

      Senada disampaikan salah satu Kepala Dusun di wilayah Kecamatan Dander. Menurut dia, jika bisa BKD dilaksanakan tahun ini, namun jika tidak kegiatan akan dilaksanakan tahun depan. 

      "Kalau tidak bisa tahun ini ya jadi SiLPA," sambungnya. 

      Berbeda lagi dengan Kepala Desa Katur, Kecamatan Gayam, Sukono. Ia optimis BKD dapat terserap 100 persen tahun 2021.  

      "Kalau Katur Insyaallah selesai. Semoga desa-desa se Kecamatan Gayam bisa selesai tahun ini," tegas Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Gayam ini. 

      Sukono mengungkapkan, desanya diperkirakan memperoleh BKD sekitar Rp 2 miliar. Rencananya bantuan tersebut untuk pengasapalan jalan poros desa sepanjang 2 kilo meter (KM). 

      Untuk diketahui, BKD sebesar Rp 452 miliar yang dipasang di APBD Induk 2021 ini sempat ditolak DPRD Bojonegoro karena tidak ada kejelasan kriteria dan paramater untuk menentukan besaran bantuan. Bahkan, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah sempat menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan BKD.  

      Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/183/KEP/412.013/2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati nomor 188/90/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang bersumber dari APBD 2021. 

      Namun dalam Perubahan APBD 2021 anggaran BKD kembali dipasang. Tapi sampai saat ini belum terbit lagi SK Bupati yang baru sebagai pengganti SK pembatalan BKD.(suko) 

       



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more