BKD Dicabut, Kades di Bojonegoro Resah

Rabu, 26 Mei 2021, Dibaca : 2006 x Editor : samian

Arifin Jauhari
BATAL : Salah satu jalan poros desa di Kabupaten Bojonegoro yang sedianya ditingkatkan lebih tertunda karena BKD dicabut.


SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro Nomor 188/183/KEP/412.013/2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 188/90/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Khusus Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro Tahun 2021, menimbulkan keresahan bagi sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Pasalnya, banyak warga yang desanya menjadi penerima manfaat sudah menantikan bantuan itu terwujud, misalnya pada peningkatan kualitas jalan poros desa. Bantuan Keuangan Desa (BKD) tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan desa.

Baca Lainnya :

    "Sebagai Kades, tentu kami mengikuti apa yang menjadi keputusan Bupati, meski akibatnya harus melakukan sosialisasi lagi ke warga dengan adanya pencabutan ini," kata salah satu Kades di Kecamatan Trucuk, yang tidak mau disebutkan namanya, kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (26/05/2021).

    Dijelaskan bahwa dampak pencabutan BKD tersebut berimbas pada masyarakat. Lantaran, jalan poros desa yang sebelumnya bakal ditingkatkan kualitasnya menjadi tertunda. Sehingga masyarakat yang berharap menikmati infrastruktur jalan poros desa dengan akses yang lebih harus bersabar menggunakan jalan yang ada meski kurang layak.

    Baca Lainnya :

      "Resiko yang harus diterima sebagai Kades, tentu mendapat keluhan dari warganya. Tapi mau bagaimana lagi, kami cuma bisa manut dengan keputusan dari atas," ujar salah satu Kades lainnya di wilayah Selatan Bojonegoro.

      Senada diungkapkan kades calon penerima BKD di wilayah Timur Kota Bojonegoro. Ia berharap, setelah pencabutan BKD diadakan pengkajian dan evaluasi, sehingga kedepan akan terbit keputusan baru yang lebih baik.

      "Dicabut sebenarnya tidak apa-apa, Mas. Tapi saya berharap ada evaluasi, dan terbit keputusan baru yang bertujuan mempercepat pembangunan desa kami secara lebih optimal," tandasnya.

      Diberitakan sebelumnya, sebanyak 252 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur batal menerima bantuan keuangan desa (BKD). Gara-garanya, Bupati Anna Mu’awanah mencabut surat keputusan penerimaan BKD. Padahal, anggaran BKD senilai Rp 452 miliar telah masuk dalam APBD 2021.

      "Iya benar SK itu," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bojonegoro, Masirin dikonfirmasi suarabanyuurip, Rabu (26/5/2021).

      Namun, Masirin mengaku belum mengetahui alasan penerbitan SK pencabutan penerima BKD. Dirinya mengatakan akan menanyakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro.

      "Saya tanyakan latar bekalangnya ke OPD terkait dulu ya," ucapnya.

      Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran  (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri menyampaikan, keputusan Bupati Bojonegoro mencabut surat keputusan penerimaan BKD sudah tepat.

      "Agar ini tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," tegasnya.

      Lasuri menjelaskan, tentu nanti akan ada perubahan APBD tahun 2021 agar tidak jadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan uang sebesar Rp 452 miliar bisa di manfaatkan untuk program yg lain. Namun, jika tidak ada perubahan APBD pasti berpotensi menjadi SiLPA.

      "Karena itu, lebih aman jika Bupati Bojonegoro mencabut BKD yang dianggarkan tahun ini, atau agar APBD bisa tetap digunakan untuk membangun jalan antar desa," ungkap politisi PAN yang duduk  di Komisi B DPRD Bojonegoro ini.(fin)

       


Show more