BLH Kumpulkan Pengusaha Galian C

Senin, 13 Oktober 2014, Dibaca : 999 x Editor : nugroho

ririn wedia
RAKOR : BLH bersama SKPD terkait menggelar rakor bersama pegusaha tambang Galin C di wilayah Bojonegoro.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kembali menggelar rapat koordinasi dengan 10 pengusaha tambang Galian C bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Ruang Mliwis Putih lantai II, Senin (13/10/2014). Rakor ini untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada pemilik tambang tentang ancaman kerusakan lingkungan.

SKPD yang hadir diantaranya Satpol PP, Badan Perijinan, Bagian Hukum, Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro.

Baca Lainnya :

    Kepala BLH Bojonegoro, Tedjo Sukmono, mengatakan, dari 10 pengusaha Galian C tersebut dikumpulkan untuk dibina dan diberikan sosialisasi agar tidak melarikan diri setelah melakukan eksplorasi dan merusak lingkungan.

    “Ada beberapa pengusaha yang melarikan diri, salah satunya bernama Cecep yang pergi entah kemana tanpa ada pertanggungjawaban setelah melakukan penambangan galian c secara ilegal,” ujar Tedjo saat rapat berlangsung.

    Baca Lainnya :

      Dia menegaskan, para penambang harus memahami perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

      “Kalau sampai melanggar aturan ini, ancaman hukumannya cukup jelas,” tegas Tedjo.

      Dia meminta, bagi pengusaha yang sekarang ini belum menyelesaikan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk segera menyelesaikannya. Lebih baik lagi, apabila dari IPR bisa dinaikkan level ijinnya pada IUP (Ijin Usaha Pertambangan).

      “Kita selama ini sudah tutup mata, karena dengan menggunakan IPR para penambang tidak boleh menggunakan mesin mekanik. Tapi masih saja tanggung jawabnya kurang pada lingkungan,” tandasnya.

      Tedjo menerangkan, tidak hanya masalah kerusakan lingkungan, namun retribusi atau pajak galian c harus dibayarkan,  karena merupakan kewajiban. "Akan menjadi sia-sia apabila pembangunan yang sekarang berjalan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah," lanjut dia.

      Dia mengaku, telah melakukan berbagai upaya diantaranya menghentikan aktivitas bahan tanah urug yang dilaksanakan sebelum memperoleh ijin sesuai ketentuan yang berlaku. Baik itu melalui teguran lisan dan tertulis, dan meningkatkan koordinasi dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap para pelaku tambang.

      Selain itu, tambah Tedjo, juga melakukan rapat koordinasi dengan mengundang operator migas Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL) dan kontraktornya sebagai komitmen dalam usaha tambang galian C.

      “Kami berharap ada solusi dan jalan keluar bagi para pengusaha yang masih belum memiliki ijin, sementara semua adalah urusan perut,” tandasya.(rien)   


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more