Blora Segera Ajukan Judicial Review Tuntut DBH Migas Blok Cepu

Senin, 06 Juli 2020, Dibaca : 314 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
Peta wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu yang dikeluarkan IAGI tahun 2008


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Perjuangan masyarakat Blora, Jawa Tengah, untuk memperoleh dana bagi hasil (DBH) Migas, Blok Cepu, terus berlanjut. Aliansi Masyarakat Sipil Blora atau AMSB segera mengajukan peninjauan kembali atau judicial review (JR) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang di dalamnya mengatur Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) kepada Mahkamah Konstiatusi (MK).

"Semua sudah kami siapkan. Minggu ini kami ajukan ke MK," tegas Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB), Seno Margo Utomo, Senin (6/7/2020). 

Baca Lainnya :

    Seno menjelaskan sejak Lapangan Minyak Banyu Urip, Cepu, yang dioperatori oleh ExxonMobile Cepu Limited (EMCL) produksi, Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Pertambangan (WKP) Blok Cepu, tidak pernah menikmati DBH Migas. 

    Padahal sekarang ini produksi minyak Blok Cepu pada bulan Juni menjadi 220.000 barel per hari (Bph). Produksi tersebut menjadi penyumbang terbesar lifting minyak nasional yang mencapai 705.000 bph.

    Baca Lainnya :

      "Artinya, Blok Cepu telah berkontribusi menyumbangkan 30% dari target lifting nasional," ucapnya.

      Namun ironisnya, lanjut Seno, masyarakat Blora tidak  pernah mendapatkan DBH migas Blok Cepu. Penyebabnya, mulut sumur minyak Banyu Urip berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan UU 33/2004, DBH migas hanya diberikan kepada kabupaten penghasil migas, provinsi di mana kabupaten penghasil migas berada serta kabupaten dan kota yang berada dalam satu wilayah provinsi dengan daerah penghasil migas. 

      Meskipun, secara geografis Blora bersebelahan dengan Kabupaten Bojonegoro dan secara geologis terbukti memiliki kandungan minyak yang dibuktikan dengan Data Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) tahun 2008 yang menjadi acuan penyertaan modal atau (Participating Interest/PI).

      "Inilah yang menjadi penghalang Blora memperoleh DBH Migas Blok Cepu selama ini," tandas Seno.

      Menurutnya, penentuan daerah penerima DBH Migas sesuai mulut sumur minyak dinilai tidak adil. Apalagi Kabupaten Blora masuk dalam wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu tapi tidak pernah memperoleh DBH Migas karena berbeda Provinsi.

      Seno mengungkapkan, Kabupaten Bojonegoro sekarang ini mendapatkan DBH Migas Blok Cepu tahun 2019 sebesar Rp 2,7 Triliun. Begitu juga Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur seperti Kabupaten Banyuwangi yang berada di ujung paling timur pulau Jawa juga mendapat Rp 80 milliar dari DBH Migas Blok Cepu.

      "Karena dirasakan tidak cocok dan tidak ada keadilan bagi masyarakat Blora, maka kami masyarakat Blora yang terdiri ASMB, Jurnalis, aktivis, akademisi dan ormas yang didampingi oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia di kordinatori oleh Boyamin Saiman siap mengajukan peninjauan kembali UU Nomor 33 Tahun 2004 ke MK," tegasnya.

      Dikonfirmasi terpisah, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menambahkan, pokok uji materi Undang-Undang yang akan diajukan gugatan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang mengatur tentang DBH migas.   

      "Dimana, frasa daerah penghasil ditafsiri oleh kementerian terkait sebagai Kabupaten/Kota  dimana mulut sumur berada," tandasnya.

      Penafsiran tersebut, menurut Boyamin, sangat merugikan masyarakat Blora, karena secara administrasi berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro yang berada di Jawa Timur.

      “Kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi saya yakin Blora akan mendapatkan DBH Migas dari Blok Cepu,” tegasnya. 

      Oleh karena itu, dirinya menggugah kesadaran masyarakat untuk menuntut hak atas kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Blora yang terus dan terus dieksploitasi.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more