Bojonegoro (belum) Produktif

Selasa, 07 September 2021, Dibaca : 908 x Editor : nugroho

dok/sbu
MEGAH : Gedung Pemkab Bojonegoro berlantai tujuh yang dibangun dari duit bagi hasil migas.


                      Oleh : d suko nugroho

Masalah gulung tikar salah satu BUMD Bojonegoro, Jawa Timur, PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Perusahaan plat merah yang bergerak di jasa perhotelan ini digugat perdata oleh dua bekas karyawannya ke Pengadilan Niaga Surabaya. Mereka tiga tahun belum dibayar.

Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan gugatan kedua mantan pekerja GDK. Tim juru sita Pengadilan Niaga melakukan inventarisir aset GDK untuk selanjutnya dilakukan eksekusi. 

Baca Lainnya :

    Persoalan GDK ini menarik dicermati. Bukan sekadar tentang bekas dua karyawan yang melakukan gugatan. Namun lebih pada buruknya pengelolaan BUMD. Perusahaan plat merah yang dibentuk untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro, tidak produktif.

    Bukan hanya GDK. BUMD lain yang dimiliki Pemkab Bojonegoro juga hampir sama. Itu dapat dilihat dari sumbangan PAD yang diberikan BUMD-BUMD. Dari APBD 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 6, 2 triliun, Pemkab memasang angka pendapatan sebesar Rp. 3.789.350.761.938,00. Pendapatan terbesar berasal dari transfer pusat yakni sebesar Rp. 2.999.227.192.466,00 atau 79,14 persen dari seluruh pendapatan daerah. Sedangkan sisanya Rp691.312.969.472 atau 18,24 persen murni dari pendapatan asli daerah (PAD). 

    Baca Lainnya :

      Dari angka itu dapat disimpulkan jika Bojonegoro masih bergantung dana transfer dari pusat, utamanya dana bagi hasil (DBH) migas. Bojonegoro masih jauh dari kata "Mandiri". Mandiri membiayai kebutuhannya sendiri.

      Pengurus BUMD Harus Warga Bojonegoro ? 

      Buruknya pengelolaan BUMD Bojonegoro ini merupakan masalah kompleks. Mulai dari sistem rekrutmen para pengurus BUMD, rencana kerja, pengelolaan manajemen, hingga permodalan. 

      Untuk rekrutmen pengurus BUMD Bojonegoro, misalnya. Tidak dilakukan secara transparan oleh Pemkab Bojonegoro. Tim panitia seleksi (Pansel) hanya terdiri dari internal Pemkab. Seharusnya tim pansel melibatkan dari kalangan independen baik dari akademisi maupun pihak kompeten lainnya. Pelibatan kalangan independen ini perlu dilakukan untuk memberikan kajian atau masukan sebelum memutuskan calon yang lolos pada setiap tahapan tes yang diberikan. Selain itu, pelibatan tim independen ini juga untuk meminimalisir kesan selintutan dalam pengisian pengurus BUMD.

      Banyak masyarakat Bojonegoro yang memiliki kompetensi dan siap mengabdikan diri dan ingin ikut berkompetisi dalam rekrutmen pengurus BUMD. Tapi mereka enggan mendaftarkan diri karena sebelumnya telah apatis. Alasannya, calon pengurus BUMD yang  akan dipilih hanya didasarkan pada "like" atau dislike, "orangnya" atau "tidak orangnya", "kelompoknya" atau "bukan kelompoknya". Tidak berdasarkan kompetensi dan traderecord yang dimiliki.

      Jika pemilihan calon pengurus BUMD didasarkan pada kompetensi, saya yakin akan banyak pendaftar. Tentunya ini akan memberikan banyak pilihan kepada tim pansel untuk mendapatkan calon pengurus BUMD yang dibutuhkan.

      Untuk memberikan kesempatan kepada warga asli Bojonegoro ini, tim pansel bisa membuat syarat khusus dalam rekrutmen pengurus BUMD ini. Misalnya, calon pengurus harus warga (ber-KTP) Bojonegoro. Syarat khusus warga asli Bojonegoro ini bisa diperuntukkan bagi jajaran Komisaris dan Direksi. Atau bisa dibuat persentase 50% warga Bojonegoro, sisanya luar daerah. Sehingga ada tranfers knowledge (pengetahuan). Sedangkan tenaga ahli bisa merekrut dari luar Bojonegoro.

      Mengapa harus warga asli Bojonegoro ? Pertama, calon asli Bojonegoro lebih memiliki hubungan emosional -daripada orang luar daerah-terhadap tanah kelahirannya. Kedua, secara moral, calon asli Bojonegoro akan lebih memiliki tanggungjawab besar dalam memajukan BUMD yang dipimpinnya. Mereka akan lebih malu jika tidak berhasil atau gagal mengelola BUMD. Ketiga, jika mereka asli Bojonegoro lebih memahami kultur dan peluang-peluang bisnis yang bisa ditangkap di daerahnya.

      Persoalan kedua, BUMD Bojonegoro tidak memiliki rencana bisnis terarah. Sehingga tidak bisa menangkap peluang usaha yang ada di daerahnya. Padahal sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, Bojonegoro sangat berpeluang menangkap usaha dari kegiatan industri migas. 

      Semisal membangun kilang minyak mini atau fasilitas pemrosesan gas. Bisnis ini dapat dilakukan BUMD Bojonegoro dengan menggandeng investor (pihak ketiga). Tentunya dengan kerja sama yang saling menguntungkan.

      Dengan begitu dapat memberikan multiplier effect (efek berantai) dan menumbuhkan perekonomian masyarakat Bojonegoro. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya usaha kecil, hingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

      Sebagai gambaran, adanya kilang minyak mini milik Tri Wahana Universal (TWU) yang pernah beroperasi di Dusun Clangap, Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu. Sebelum berhenti beroperasi pada mediao 20 Januari 2016, kilang mini pertama di tanah air yang dirancang anak Bangsa Indonesia itu mampu menyumbang pendapatan asli daerah bagi Bojonegoro. Seperti pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) tahun 2013 sebesar Rp131.000.000, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah sejumlah Rp 19.000.000. 

      Kemudian di tahun 2014 dan 2015 ini, nilai PBB P2 yang dibayarkan mengalami kenaikan sejumlah Rp 179.935.260, pajak pemanfaatan genset sejumlah Rp 17.209.503 dan pajak air bawah tanah sejumlah Rp 1.451.520. Selain itu juga ada pajak penghasilan (PPh) senilai Rp1 milyar per bulan, PPN Rp22 miliyar per bulan dan PBBKB senilai Rp40 juta per bulan. 

      Kilang minyak mini juga membuka peluang usaha bagi warga lokal. Mulai dari usaha jasa pengangkutan hasil produksi, rumah kost, laundray, hingga usaha kecil seperti warung. Begitu juga membuka 650 pekerja lokal yang terlibat dari jasa transportasi maupun perkantoran di TWU. 

      Namun banyaknya efek domino dari keberadaan kilang minyak mini itu tidak membuat tertarik Pemkab Bojonegoro. Rezim Bupati Anna Mu'awanah sampai hari ini tidak berupaya menghidupkan lagi fasilitas pengolahan minyak tersebut.

      Persoalan ketiaga adalah permodalan. Namun, masalah permodalan ini dapat disiasati dengan cara menggandeng pemodal atau investor. Tentunya mitra yang digandeng BUMD juga harus melalui beauty contest untuk menentukan perusahaan yang akan digandeng benar-benar sehat memiliki modal, teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung.

      Namun, sejak matinya kilang minyak mini TWU ini, belum ada investor yang menanamkan investasinya lagi di Bojonegoro. Akibatnya, peluang pekerjaan maupun usaha bagi warga pribumi tersumbat. Pengangguran terus mengalami penumpukkan. Terlebih dengan akan berakhirnya proyek gas Jambaran-Tiung Biru (JTB). Ribuan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

      Bagaimana Peran DRD ? 

      Dewan Riset Daerah (DRD) Bojonegoro yang dibentuk melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 51 Tahun 2018, tidak produktif. Selama tiga tahun dibentuk, belum ada hasil riset, kajian maupun pemetaan potensi daerah yang dicetuskan oleh DRD Bojonegoro untuk dipublish ke publik.

      Padahal, di dalam Bab III tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi di Pasal 4 ayat 1 disebutkan, tugas DRD memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melakukan agenda riset daerah.

      Kemudian di ayat 2 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 DRD memiliki fungsi ; mencari, mengidentifikasi, membentuk, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan susuai dengan potensi kondisi daerah; pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi; menentukan prioritas permasalahan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

      Di butir b juga disebutkan, sebagai pakar DRD berperan aktif untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang ada di daerah, dan memberikan ide atau gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah. 

      Kemudian di butir C, sebagai kelompok ilmuan, DRD berfungsi mengkaji dan menganalisa pelaksanaan kebijakan daerah; dan memberikan saran arah kebijakan sesuai dengan hasil kajian. 

      Namun, dari sederet fungsi dan tugas yang termaktub dalam aturan tersebut belum dijalankan DRD Bojonegoro. Padahal seharusnya dengan keberadaan DRD ini akan lebih memudahkan Pemkab Bojonegoro, khususnya BUMD dalam menangkap peluang usaha dari hasil kajian, riset, maupun pemetaan potensi di daerah.  Selain itu dengan data dan kajian-kajian potensi daerah yang dihasilkan DRD juga menjadi salah satu cara menarik investor untuk menanamkan investasinya di Bojonegoro.

      Sudah saatnya Bojonegoro menata BUMD-nya. Memaksimalkan peran perusahaan plat merah lebih  produktif dalam industri hilir maupun industri ikutan lainnya dari kegiatan migas di daerahnya. Sehingga mampu meningkatkan PAD, menciptkan lapangan usaha dan kerja bagi warga Bojonegoro. 

      Penulis adalah wartawan suarabanyuurip.com

















Show more