Bojonegoro Disarankan Investigasi PI Blok Cepu

Kamis, 25 Juni 2015, Dibaca : 1142 x Editor : nugroho

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, untuk segera melakukan investigasi adanya pola kerjasama yang tidak sehat antara PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) dengan PT Surya Energi Raya (SER) dalam pengelolaan penyertaan modal (Participating Interest/PI) 10 % Blok Cepu.

Saran itu disampaikan Satya menyusul adanya hasil dari LHP Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur tahun 2014 atas pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Pemkab Bojonegoro tahun 2013 yang menyebutkan pendana atau saham di PT SER adalah dari asing.

Baca Lainnya :

    Di dalam LHP itu disebutkan komposisi pendanaan PT SER adalah dari China Senagol yakni kepemilikan saham asing CSE 85 persen, dan PT SER 15 persen. Bahkan, BPK telah melayangkan surat kepada Bupati Suyoto pada 2014 lalu adanya pelanggaran atas pasal 34 dan 35 PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas dalam pengelolaan PI.

    "Saya pikir bahwa pemerintah daerah tentunya harus bersikap," ujar Satya kepada auarabanyuurip beberapa waktu lalu saat di Bogor, Jawa Barat.

    Baca Lainnya :

      Dia menegaskan, langkah itu perlu dilakukan karena menyangkut adanya perjanjian yang diikat dengan BUMD yakni PT ADS dengan PT SER. Maka, Pemkab Bojonegoro harus melakukan investigasi supaya pertanggungjawaban publiknya jelas.

      "Kita tidak mengingingkan pada gilirannya publik tidak tahu bahwa sebuah perusahaan BUMD yang kita kasih kesempatan 10 persen tidak menghasilkan terhadap pemasukan kepada pemerintah daerah," paparnya.

      Politisi asal Partai Golkar ini menyatakan, sudah menjadi kewajiban DPRD setempat dan Pemkab untuk menjelaskan kepada publik bagaimana bisa adanya kerjasama yang tidak sehat tersebut.

      Satya mengatakan, pengalaman kerjasama PI di Kabupaten Bojonegoro ini akan menjadi salah satu point terpenting yang dibahas di dalam revisi Undang-undang Migas. Karena memberikan kewenangan 10 persen kepada daerah secara langsung banyak menimbulkan masalah.

      "Apa tidak kita usulkan memberikan sebuah golden share kepada daerah," lanjutnya.

      Namun dengan sistim tersebut, lanjut Satya, jumlahnya tidak terlalu besar, tapi jelas diterima daerah atau maksimum 10 persen sehingga daerah tidak punya kewajiban untuk memenuhi hingga 10 persen.

      “Misalnya daerah sanggup 2 persen ya itu saja. Karena itu dari sisi undang-undangnya harus dibenahi dulu, meski itu ada di dalam PP bukan UU,” ujar dia.

      "Nah, kita mau angkat menganai PI di dalam batang tubuh UU," pungkas Satya.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more