Bojonegoro Terapkan PPKM, Warga Dilarang Gelar Hajatan

Sabtu, 09 Januari 2021, Dibaca : 536 x Editor : nugroho

Ist
Surat edaran penerapan PPKM yang ditandatangani Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayahnya untuk mengendalikan sebaran virus corona atau Covid-19.

Penerapan PPKM atau pengganti istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditandatangani Bupati Anna Muawanah pada Jumat (8/1/2020). Surat bernomor 300/0071/412.208/2001 itu ditujukan Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Camat se Kabupaten Bojonegoro. 

Baca Lainnya :

    Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, Masiri membenarkan adanya penerapan PPKM. Hal ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    "Penerapan PPKM ini juga berdasarkan hasil rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, 8 Januari 2021 kemarin," tegasnya, Sabtu (9/1/2020).

    Baca Lainnya :

      Dijelaskan, ada enam langkah strategis Pemkab Bojonegoro dalam penerapan PPKM ini. Yakni meningkatkan protokol kesehatan di instansi dan wilayah masing-masing; melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online; melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan (hajatan, serimonial resepsi pernikahan, dan kegiatan keagamaan).

      Kemudian, menerapkan pengaturan jam malam dimulai pukul 20.00 Wib - 04.00 Wib, terhitung mulai tanggal 8 -25 Januari 2021; kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat; dan mengaktifkan kembali kegiatan Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan, desa/keluarahan. 

      "Penerapan PPKM ini berlaku sejak ditandatangani," tandas Masirin. 

      Di dalam surat edaran PPKM tidak dicantumkan sanksi bagi warga yang melanggar. Menurut Masirin, sanksi tentunya diberikan oleh Satgas kepada warga yang melanggar protokol kesesatan saat melakukan operasi yustisi.

      "Soal teknis sanksi ada di mereka yang melaksanakan tugas," ucapnya.

      Berdasarkan update data sebaran virus corona, Jumat (8/1/2021) kemarin, masih terdapat penambahan kasus baru sebanyak 21 orang. Tersebar di Kecamatan Tambakrejo 1 orang, Ngasem 1 orang, Kedungadem 3 orang, Kanor 2 orang, Sumberrejo 1 orang, Kapas 1 orang, Bojonegoro 8 orang, Kalitidu 1 orang, Malo 1 orang, Padangan 1 orang, dan Gayam 1 orang.

      Untuk kasus konfirmasi positif hari ini dinyatakan sembuh 22 orang. Rinciannya, di Kecamatan Tambakrejo 4 orang, Dander 2 orang, Kanor 2 orang, Balen 1 orang, Bojonegoro 5 orang, Padangan 5 orang, Margomulyo 2 orang dan Trucuk 1 orang.

      Sementara penambahan kasus meninggal dunia 1 orang di Kecamatan Ngasem. Sehingga kasus konfirmasi positif hari ini 221 orang.

      Untuk konfirmasi positif kumulatif hingga hari ini sebanyak 392 orang. Meliputi aktif (dirawat) 221 orang, sembuh 165 orang dan meninggal dunia 6 orang. Sedangkan kasus suspect sebanyak 322 orang.

      "Data itu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021," tegas Masirin.

      Pria yang juga menjabat Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro ini mengimbau kepada seluruh masyarakat Bojonegoro untuk mematuhi poin-poin penting yang tertuang dalam PPKM.  

      "Kami harapkan masyarakat mengikuti anjuran masyarakat, karena ini untuk kebaikan  bersama," pungkas Masirin.(suko)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more