Bupati Anna Batalkan BKD Rp 452 Miliar, Desa Harus Ubah APBDes

Minggu, 30 Mei 2021, Dibaca : 1084 x Editor : nugroho

dok/sbu
RUSAK PARAH : Salah satu ruas jalan desa di Bojonegoro gagal dibangun tahun ini setelah Bupati Anna batalkan BKD Rp 452 miliar.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Dibatalkannya Bantuan Keuangan Desa (BKD) tahun 2021 untuk 252 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, oleh Bupati Anna Mu'awanah dipastikan berpengaruh terhadap APBDes. Desa-desa harus melakukan perubahan APBDes karena bantuan tersebut sudah terlanjur dimasukan dalam APBDes 2021. 

"Jelas ini berpengaruh. Otomatis kita harus mengubah anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah ditetapkan," kata salah satu perangkat desa di wilayah Kecamatan Dander yang meminta namanya tidak disebutkan kepada suarabanyuurip.com, Minggu (30/5/2021). 

Baca Lainnya :

    Dijelaskan perubahan ini bisa dilakukan saat P-APBDes pada bulan Oktober-Nopember.

    "Biasanya bulan 10 dan 11," ucapnya. 

    Baca Lainnya :

      Diungkapkan, sesuai proposal atas petunjuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro besaran BKD yang usulkan Rp 3 miliar lebih. Bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan desa dan poros. 

      "Kalau tidak dibatalkan perkiraan nilainya tidak jauh dengan proposal," pungkasnya.

      Senada disampaikan perangkat desa di desa lainnya. Menurut dia, pembatalan BKD ini harus diikuti perubahan dalam APBDes. Namun demikian, tidak berpengaruh terhadap perencanaan karena bantuan tersebut batal dicairkan.

      "Ya nanti dalam P-APBDes tinggal kita coret dan diberi keterangan," sambungnya yang juga meminta agar namanya dirahasiakan.

      Batalnya BKD ini setelah Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mencabut surat keputusan penerimaan BKD. Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/183/KEP/412.013/2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati nomor 188/90/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2021.

      "Iya benar SK itu," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Bojonegoro, Masirin.

      Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri menilai pembatalan BKD sebesar Rp 452 miliar ini bisa berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) karena telah ditetapkan dalam APBD 2021. 

      "Agar tidak jadi SiLPA harus dilakukan perubahan dan dimanfaatkan untuk program lain," saran politisi PAN ini.

      Menurut Lasuri, keputusan Bupati Bojonegoro mencabut surat keputusan penerimaan BKD sudah tepat karena agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Sebab, peraturan saat ini anggaran APBD tidak diperbolehkan untuk membangun jalan atau aset milik desa. 

      "Pencabutan ini kami rasa lebih aman dari sisi hukum karena proses penganggaran BKD awalnya sudah terjadi pro dan kontra," pungkas anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini.(suko)



Show more