Dana Abadi Daerah, Masih Relevankah Untuk Bojonegoro ?

Senin, 20 September 2021, Dibaca : 650 x Editor : nugroho

Dok.mashudi
Mashudi.


                     Oleh : Mashudi

Dana abadi daerah pernah digaungkan di Bojonegoro dengan sebutan dana abadi migas atau sebagian lain menyebutnya petroleum fund. Waktu itu pemkab sangat serius menggarap ini, konsultasi telah dilakukan ke kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, lembaga swadaya masyarakat, bahkan lembaga kelas dunia seperti World Bank dan UNDP juga terlibat. 

Alhasil draft rancangan perda lengkap dengan naskah akademik selesai digarap tahun 2016. Pro kontra terjadi di berbagai level sebelum akhirnya legislatif dan eksekutif menyetujui raperda tersebut. Sayangnya tahun 2018, raperda tersebut kandas oleh Gubernur. Hasil konsultasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyebut materi raperda tersebut tidak masuk perencanaan jangka panjang, bersifat lintas masa jabatan bupati, dan belum ada payung hukum di atasnya, oleh karenanya belum bisa diterima. 

Baca Lainnya :

    Namun terlepas dari tiga alasan utama penolakan di atas, mari kita bertanya ke diri masing-masing, perlukah Bojonegoro punya dana abadi? Perlukah Bojonegoro “nabung/investasi” untuk generasi mendatang? Perlukah Bojonegoro menyisihkan sebagian hasil migasnya (yang jumlahnya sangat besar) untuk anak dan cucu nanti? Jawaban masing-masing individu mungkin berbeda, tetapi bukankah kita selalu mengiyakan bahwa menabung untuk masa depan itu hal yang baik? Misal jika tahun ini keluarga anda diberikan rizki berlebih, bukankah sebaiknya ditabung/diinvestasikan untuk keperluan jangka panjang: sekolah anak-anak, untuk berobat saat sakit, untuk modal usaha di masa tua, dan sebagainya. Konsep dana abadi daerah mirip dengan itu.

    Dana abadi migas ini memang baik dan terbukti sudah diterapkan di banyak negara penghasil migas seperti Kuwait, UAE, dan Amerika. Pendapatan migas yang jumlahnya besar ini memang kerap menjadi kutukan dimana jika tidak dikelola dengan baik justru akan membuai pemerintah dan masyarakat untuk ketergantungan. Saat migas sudah habis disedot, pemerintah dan masyarakat kaget dan efek sosio-ekonominya sangat berat. Lagi-lagi alasan ini memperkuat pentingnya dana abadi daerah.

    Baca Lainnya :

      Tapi raperda sudah pernah ditolak karena tidak masuk RPJPD, lintas bupati, dan tidak ada payung hukum? Iya saat itu. Sekarang kita coba atasi semua alasan penolakan tersebut satu persatu. RPJPD Bojonegoro akan berakhir 2025, ini akan membuka kesempatan untuk memasukkan rencana dana abadi daerah. Alasan kedua dan ketiga akan terjawab jika pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). RUU HKPD ini akan membuka kesempatan pembentukan dana abadi daerah. RUU ini sudah masuk prolegnas dan sedang dibahas di DPR. Jika pembahasan lancar, bisa saja pembahasan selesai tahun ini.

      Dalam draft terbaru RUU HKPD, syarat daerah yang didorong membentuk dana abadi adalah memiliki SiLPA tinggi dan kinerja baik. SiLPA kita sangat tinggi yaitu 2.4 triliun, kinerja kita apakah sudah baik? Kita perlu kawal terus. Andai dana SiLPA itu dikelola sebagai dana abadi, deposito misalnya, bunganya 4-5%. Hasil setiap tahunnya sekitar 100 miliar, angka ini lima kali lipat dari anggaran program satu desa dua sarjana yang diluncurkan tahun ini. Artinya program beasiswa bisa diperbanyak, atau dibuka opsi beasiswa ke luar negeri. Demi kebaikan anak-cucu, kenapa tidak?

      Penulis adalah warga Gayam I [email protected]


Show more