Demo DPRD dan Kejaksaan, Tuntut Kasus Korupsi di Blora Dituntaskan

Selasa, 25 Februari 2020, Dibaca : 396 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
DEMO : Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Blora unjuk rasa menuntut aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi.


SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar demo menuntut aparat penegak hukum menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang hingga saat ini tidak ada kejelasan tindaklanjutnya. 

Mereka menilai mandegnya kasus korupsi yang sudah di meja Kejaksaan Negeri Blora, menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kabupaten Blora. 

Baca Lainnya :

    "Ini memalukan," tegas Koordinatur Umum Aksi, Ari Prayudhanto di depan Kantor DPRD Blora, Selasa (25/2/2020).

    Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Blora memberi catatan merah terhadap penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi. Yakni terkait hilangnya berkas kasus korupsi pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama Blora yang merugikan keuangan negara Rp 1,356 miliar. 

    Baca Lainnya :

      "Kami mencium ada indikasi Kejaksaan Negeri Blora ‘bermain-main’ dengan penanganan kasus ini," tandas Ari. 

      Begitu juga penangan kasus dugaan korupsi Kades Pilang Randublatung yang telah dilaporkan oleh masyarakat sejak 2 (dua) tahun yang lalu ke Kejaksaan Negeri Blora. Sampai kini terkesan tidak berjalan, mengendap, atau bahkan menghilang. 

      Kondisi sama juga terjadi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Blora 2014-2019. Pascapemanggilan 35 saksi oleh Kejaksaan Negeri Blora hingga kini tidak ada kelanjutannya.

      Para saksi yang sudah dimintai keterangan terdiri atas anggota DPRD,  jajaran Sekretariat Dewan (Setwan), termasuk Ketua DPRD Blora 2014-2019 BS, Sekretaris DPRD Blora PS dan Kepala Inspektorat Kabupaten Blora KA. Kejaksaan Negeri Blora dikabarkan juga sudah mengamankan 6 kardus dokumen anggaran kunker. 

      Dugaan korupsi kunker ini bermula dari adanya oknum DPRD Blora yang diduga tidak hadir dalam banyak kunker, namun namanya tercatat dalam daftar hadir kunker. Tindakan tersebut kabarnya kerap dilakukan oleh oknum yang bersangkutan. Dalam satu bulan, DPRD Blora dapat melaksanakan kunker hingga beberapa kali, dan peserta kunker mendapat fasilitas berupa uang transport, uang kehadiran dan lain-lain.

      Menurut Ari, semangat pemberantasan korupsi di Blora sepertinya berjalan di tempat. Tidak ada perkembangan penangan kasus yang disampaikan kepada publik. Padahal sudah terhitung hampir 5 (lima) bulan kasus ini mendapat penanganan dari pihak Kejaksaan Negeri Blora.

      Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan keberanian para aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum. Sebab di pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Republik Indonesia jelas ditegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum.

      “Kami mendesak para aparat penegak hukum bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk segera melakukan tindakan serius. Tegakkan Supremasi Hukum, lanjutkan penanganan kasus-kasus korupsi di Blora yang mandeg di tengah jalan, berantas korupsi untuk Blora lebih baik, dan kadilan untuk semua orang,” ujar Ari sambil membakar semangat massa. 

      Koalisi Masyarakat Anti Korupsi juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Blora di semua desa dan kecamatan: pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi, pelajar, buruh, tani, pedagang, bakul pasar, angkringan, lesehan, seniman, budayawan, LSM, wartawan, netizen dan lain-lain agar berani melawan korupsi dengan cara bersatu melawan elit-elit politik dan pejabat yang korup.

      Usai berorasi di depan Gedung DPRD Blora, masa berjalan menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri.

      Ketua DPRD Blora, Dasum, dihadapan massa membacakan Pakta Integritas. Dalam rangka menuju Blora bebas korupsi, DPRD Kabupaten Blora masa bakti 2019-2024 menyatakan berkomitmen dalam pemberantasan KKN .

      "Kami tidak akan melakukan perbuatan tercela, tidak menerima suap, gratifikasi, bersikap jujur dan akuntibel dalam bertugas dan tidak melanggar ketentuan hukum dan UU,” kata Dasum.

      Kepala Kejaksaan Negeri Blora, I Made Sudiatmika diwakili Kepala Seksi Intelijen M. Adung, memenuhi permintaan aktivis naik ke mimbar bebas dari atas mobilo bak terbuka. Adung menegaskan, Kejari telah mengeluarkan pakta integritas penegakkan supremasi hukum di Blora, profesinal dalam menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan bersama rakyat melawan korupsi.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more