SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta Dinas Pekerjaan umum (DPU) tidak hanya memfokuskan rehabilitasi atau perbaikan gedung sekolah-sekolah di SDN ring 1 maupun ring 2 migas.
“Kalau gedung lainnya dalam kondisi kritis bagaimana, apa harus menunggu ambruk dulu,” ujar anggota Komisi C, Kafrawi kepada suarabanyuurip.com, Rabu (11/2/2015).
Dia mengungkapkan, selama ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DPU maupun Dinas Pendidikan belum memberikan transparansi anggaran untuk pendidikan. Termasuk pemberitahuan jika ada DBH Migas Pendidikan.
“Kami tidak mau menuduh apakah ketidaktransparan jni merupakan salah satu upaya menutupi kondisi riil di lapangan,” tegas Kafrawi.
Meskipun begitu, pihaknya akan segera mengundang Dinas Pendidikan dan DPU untuk membahas secara rinci bagaimana pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait penggunaan dana bagi hasil migas pendidikan ini.
“Seharusnya Dinas Pendidikan ikut dilibatkan, jangan dipegang DPU sendiri,” ujar Kafrawi.
Ia meminta agar ada pemerataan terhadap perbaikan gedung pendidikan meskipun itu diprioritaskan di ring 1 dan 2 lapangan migas. Karena, semua sekolah berhak mendapatkan peningkatan kualitas baik sumber daya manusia maupun infrastrukturnya.
“Ya aneh, kalau sekolah di ring 1 Blok Cepu justru kondisinya mengenaskan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPU, Andy Tjandra belum memberikan klarifikasinya mengenai hal ini.(rien)