Dibalik Alasan Gus Ris Gugat Perjanjian PI Blok Cepu

Minggu, 12 Juli 2020, Dibaca : 501 x Editor : nugroho

dok/sbu
Agus Susanto Rismanto (Gus Ris) melakukan gugatan Class Action ke Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang pengeloaan PI Blok Cepu.


SuaraBanyuurip.com -  Ririn wedia

Bojonegoro - Mantan Anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, periode 2009-2014, Agus Susanto Rismanto, telah mendaftarkan gugatan class action di Pengadilan Negeri setempat pada 7 Juli 2020. Gugatan tersebut dilakukan pasca perseteruan antara Pemkab Bojonegoro dengan PT Surya Energi Raya (SER) pada rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) 2017-2018, Selasa (30/6/2020).

Gugatan Gus Ris, sapaan akrab Agus Susanto Rismanto, diterima oleh Petugas Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor registrasi 29/PH.A/2020/PN.BJN. Sedangkan yang menjadi tergugat dalam gugatan class action ini adalah Bupati Bojonegoro, juga PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS), PT. Surya Energi Raya (SER). Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai turut tergugat.

Baca Lainnya :

    PT SER adalah penyandang dana BUMD Bojonegoro, PT ADS dalam penyertaan saham (Participating Interes/PI) Blok Cepu melaporkan pihak-pihak terkait ke Polda Jatim, pada 4 Juli 2020. Tuduhanya ada penghambatan investasi.

    Gus Ris, sapaan akrab Agus Susanto Rismanto menuturkan gugatan yang dilakukan tidak serta merta muncul pada saat pemerintahan Bupati Anna Mua'wanah atau munculnya perseteruan antara PT SER dengan Pemkab Bojonegoro.

    Baca Lainnya :

      "Oh, tentu saja gugatan saya ini karena ada beberapa tahapan. Bukan karena adanya kegaduhan yang terjadi sekarang ini antara Pemkab Bojonegoro dengan PT SER," tegasnya kepada suarabanyuurip, Sabtu (11/7/2020).

      Gus Ris mengungkapkan sejak tahun 2005 sudah melakukan gugatan kepada Bupati Santoso yang telah menunjuk langsung PT SER sebagai mitra PT ADS dalam pengelolaan PI Blok Cepu, dan menuntut agar mencabut perjanjian tersebut. Namun upaya itu gagal. 

      "Karena dari penunjukan langsung itulah, terbentuk perjanjian bagi hasil dengan skema 75 persen untuk PT SER, dan 25 persen untuk PT ADS. Bagi hasil itu saya nilai sangat merugikan daerah," lanjut mantan Politisi Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK). 

      Upaya Gus Ris menggugat perjanjian antara PT ADS dan SER untuk dibatalkan juga dilakukan pada tahun 2008, saat Bojonegoro dipimpin Bupati Suyoto. Namun, Bupati Suyoto justru bersama para pejabat di jajaran direksi PT ADS dan PT SER pada 31 Maret 2009 menandatangani bersama tentang kepemilikan saham PT ADS yang mayoritas dikuasai oleh PT SER. 

      "Parahnya, kita mengetahui itu saat rapat Pansus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI," tandasnya. 

      Namun, menurut Gus Ris, kesalahan yang dibuat Bupati Suyoto kala itu masih ditolerir oleh seluruh anggota DPRD Bojonegoro. Termasuk dirinya yang saat itu  menandatangani kontrak politik dengan Bupati Suyoto, sehingga mengusungnya kembali menjadi Bupati untuk periode berikutnya (2013-2018) dari Partai Amanat Nasional. 

      "Kita masih tolerir karena ada tiga kontrak politik yang dijanjikan Bupati Suyoto kala itu, sehingga kita berani berkoalisi," lanjutnya. 

      Kontrak politik atau kesepakatan bersama yang dimkasud Gus Ris diantaranya melakukan review perjanjian bagi hasil antara PT ADS dan PT SER, terkait Dana Bagi Hasil Migas, dan perubahan dari nama Blok Cepu menjadi Blok Bojonegoro. 

      Sehingga dirinya tidak lagi melakukan gugatan karena Suyoto berjanji akan mengubah semua perjanjian setelah ada uang dari PI Blok Cepu. Bahkan ketika tahun 2017-2018 cash call bisa dikembalikan. 

      "Ternyata itu semua diingkari oleh Suyoto. Saya berani diklatifikasi (Suyoto) langsung terkait ini. Inilah waktunya saya menagih janji ketika uang PI sudah ada," pungkasnya. 

      Menanggapi itu, mantan Bupati Suyoto mengaku tidak tahu pasti apa kontrak politik yang pernah ditandatangani. Menurut dia, jika kontrak politik benar ada, alangkah bagus sekali seandainya ditagihkan atau dituntutkan ketika dirinya masih menjabat Bupati Bojonegoro. 

      "Kan waktu menjabat dulu saya tidak sulit ditagih apalagi kontrak politik. Begitu usai menjabat saya bukan lagi bupati. Selama saya berperan menjadi bupati menjadi buku terbuka dikritik, dicemooh, dipuji atau disalahkan sudah boleh. Itu bagian dari sejarah. Bahkan saya juga belajar dari perjalanan sejarah itu," ujar Suyoto dikonfirmasi terpisah. 

      Suyoto juga membantah adanya pengalihan saham mayoritas PT ADS ke PT SER dan menandatangani kontrak politik dengan DPRD kala itu untuk mengubah perjanjian. 

      Pria asli Desa Bakung, Kecamatan Kanor, itu menjelaskan PI bagi Bojonegoro sebaiknya kalau mau untung besar jangan undang partner. PI dalam eksploitasi Migas Blok Cepu adalah pilihan. Jika saat itu pemkab tidak mengambilnya sama sekali tidak salah. 

      "Bagi penakut tidak mengambil sebenarnya adalah pilihan paling nyaman, tidak akan ada resiko kerugian sama sekali. Tapi rumus bisnis mengatakan high risk high return, no risk no return. Untuk ikut PI (4,8%) di Blok Cepu - besaran PoD nya berkisar 3 millar USD, diperlukan dana investasi sebesar Rp 1.890.000.000.000," jelasnya.

      Bupati Santoso tahun 2005, lanjut Suyoto, memilih no risk but get return. Caranya dengan mengundang patner yang membayar modal dan mendapatkan keuntungan 25 persen, setelah semua modal dikembalikan kepada patner. Perjanjian ini diubah setelah krisis keuangan global tahun 2008/2009. Patner PT SER Marilyn mundur, China Sonangol masuk. Sehingga Pemkab Bojonegoro punya kesempatan negoisasi ulang. 

      "Saat itulah terjadi perubahan dari hutang menjadi penyertaan modal, terbitlah saham seri A, B dan C (modal utama PI). Lalu pemkab mendapatkan signature bonus 100 ribu USD, dan 50 ribu USD setiap tahun masuk sebagai pendapatan Pemkab sampai keutungan didapatkan. Selain itu biaya operasional PT ADS juga ditanggung PT SER. Skema saham ABC inilah yang memungkinkan investor baru berani masuk," tutur Suyoto.

      Kemudian, modal awal PT ADS dihitung Rp2 miliar masuk dalam saham seri A dan B seiring Perubahan model kerjasama antara PT ADS dengan PT SER tahun 2004 - Maret 2013 dari bentuk pinjaman atau hutang menjadi bentuk saham. Termasuk mengalihkan saham atas nama Nyoman Sudana 1%. Sehingga PT ADS menjadi miliki Pemkab atau PT ADS dan PT SER dalam bentuk saham Seri A,B dan C yang nilainya bisa berubah sesuai perhitungan proyek ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Blok Cepu.

      "Saham seri C akan hilang setelah semua modal yang disetor kembali, sehingga kelak hanya akan ada saham seri A dan B. Proses itu sudah dikuatkan dengan perubahan Perda PT ADS," tegasnya. 

      Menurut Suyoto, sebenarnya bisa saja pada 2008-2009 Pemkab Bojonegoro menceraikan PT SER.  Namun, selain beresiko digugat perdata, Pemkab harus menyediakan dana PI. Tapi saat itu pemkab punya outstanding debt Rp350 miliar dari APBD Rp850 miliar. Selain itu juga tidak ada payung hukum yang membolehkan pemkab berinvestasi bisnis secara langsung. Apalagi pada bisnis migas yang resikonya tinggi- resiko cadangan tidak terbukti, resiko harga naik turun.

      "Jadi pilihan saham ABC dan pendapatan 25 persen atas keutungan setelah semua modal dikembalikan ke investor ditambah cost of fun (hanya sekali) dianggap pilihan paling rasional saat itu. Terbukti pihak KJPP mengamininya," beber pria yang akrab disapa Kang Yoto itu.

      Sehingga apa yang disebut kerugian oleh pejabat Pemkab di era Bupati Anna Muawanah, menurutnya, adalah bayangan keuntungan seluruh pendapatan PT ADS. Tapi bayangan itu jika ingin menjadi kenyataan ada ongkos ongkos yang harus dibayar.  

      "Bayangan itu yang sebenarnya juga menjadi bayangan pemimpin Bojonegoro sebelumnya," pungkasnya.(rien)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more