Dinas ESDM Tindak Lanjuti Izin Tambang di Bojonegoro

Rabu, 29 Maret 2017, Dibaca : 1756 x Editor : samian

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia 

Bojonegoro - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), menindaklanjuti permohonan izin wilayah usaha pertambangan (WIUP) oleh tiga pengusaha untuk meningkatkan status dari izin eksplorasi ke tahap izin operasi produksi.

"Kita masih kunjungan di lapangan dalam rangka mendampingi Dinas ESDM Pemprov Jatim," kata Staf Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Dedy Karuniawan, kepada Suarabanyuurip.com melalui sambungan telephone, Rabu (29/3/2017).

Baca Lainnya :

    Disinggung rekomendasi Komisi A, DPRD setempat yang mengajukan pencabutan proses izin tersebut. Dedy mengaku, tidak ada kendala. Artinya, Dinas ESDM Pemprov Jatim tetap melanjutkan proses izin dari tiga penambang.

    Diantaranya Joko Harmono, di Desa Tebon, Kecamatan Padangan dengan material pasir dan batu. Kemudian, Arisandi, di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, dengan material pasir dan batu. Terakhir, Ahmad Aminudin di Desa Katur, Kecamatan Gayam dengan material tanah urug.

    Baca Lainnya :

      "Hari ini pengecekan lokasi tambang yang diajukan masing-masing pengusaha," tandasnya.

      Seperti diketahui, Komisi A, DPRD berkoordinasi dengan Pemprov Jatim, untuk membatalkan rekomendasi tekhnis kepada tiga pengusaha tambang yang kini melakukan proses perizinan karena dinilai cacat hukum.

      "Rekomendasi dikatakan cacat hukum karena telah menabrak Peraturan Daerah (Perda) No 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujar Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito.

      Dia menegaskan, didalam Pasal 30 sudah jelas diperuntukkan pertambangan mineral dan batuan dengan luas lahan kurang lebih 905 hektar.

      Kemudian, didalam Pasal 7 terkait pola ruang yang mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Tekhnis Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bojonegoro.

      "Disitu sudah jelas semuanya, tapi justru tiga  pengusaha tambang yang mendapat rekomendasi tekhnis tidak masuk persyaratan sama sekali," tegas Anam.

      Menurutnya, sesuatu yang dilakukan dengan melanggar peraturan tentu ada motif. Hal ini yang akan terus didalami oleh Komisi A, ada apa dibalik pemberian rekomendasi kepada tiga pengusaha tambang ini.(rien)

       

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more