DPRD Bojonegoro Dorong Pemerintah Pusat Revisi Persentase DBH Migas

Selasa, 04 Mei 2021, Dibaca : 392 x Editor : nugroho

dok/sbu
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Persentase pembagian dana bagi hasil (DBH) Migas berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dirasakan tidak adil bagi daerah/kabupaten penghasil. Dalam regulasi itu, kabupaten penghasil minyak memperoleh 6%, sama dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi juga mendapatkan 6%.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, berdasarkan UU 33/2004 pasal 14  dijelaskan pembagian DBH minyak adalah Pemerintah Pusat 83,5% dan daerah 15,5%. Selanjutnya dijabarkan di pasal 19 yaitu dari 15,5% persentase pemerintah daerah itu dibagi lagi 3% pemerintah provinsi, 6% daerah atau kabupaten penghasil, dan 6% kabupaten/kota se provinsi.

Baca Lainnya :

    "Persentase inilah yang nggak imbang. Daerah penghasil hanya mendapatkan ampasnya atau kecil sekali persentasenya," ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Selasa (4/5/2020).

    Lasuri kemudian membandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Sumenep. Dua kabupaten ini tetap memperoleh DBH minyak dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, meskipun tidak terdampak langsung karena berada jauh dari lokasi pengeboran. 

    Baca Lainnya :

      "Ini jelas tidak adil kalau Banyuwangi dan Sumenep juga dapat persenan yang tinggi, padahal jarak dari Bojonegoro begitu jauh," tegas Ketua DPD PAN Bojonegoro ini.

      Menurutnya, sebagai daerah penghasil minyak Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro sangat terdampak langsung. Bagi hasil minyak 6% yang diterima tidak sebanding dengan dampak sosioekonomi yang diterima masyarakat dan harus diselesaikan oleh pemkab.

      "Karena itu saya sejak lama memprotes kenapa persentase untuk semua kabuaten se provinsi dapat persenan 6% sama dengan daerah penghasil. Padahal mereka tidak merasakan dampaknya langsung," tandas wakil rakyat tiga periode ini.

      Oleh karena itu, komisi dewan yang membidangi masalah migas ini mendorong pemerintah pusat untuk merivisi UU 33/2004 agar memberikan rasa keadilan bagi daerah atau kabupaten penghasil migas. Sebab regulasi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini.

      "Harapan kami, dari persentase 15,5% untuk kabupaten/kota se provinsi 6% ini bisa dikurangi untuk diberikan kepada daerah atau kabupaten pengasil," harap Lasuri.

      Apalagi, lanjut Lasuri, pemerintah pusat dan DPR-RI telah sepakat untuk mencapai target lifting 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2030 mendatang. Sementara sampai sekarang ini hanya Lapangan Banyu Urip di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi tumpuan pemerintah untuk memenuhi target lifting nasional.

      "Daerah mana sekarang yang bisa di-push untuk dinaikkan lifting produksi minyaknya kalau nggak Blok Cepu dengan menaikkan 10 sumur tambahan baru. Jadi wajar jika Bojonegoro mendapat DBH minyak lebih dari 6%," pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru dan Baurno ini.

      Untuk diketahui, DBH Migas tahun 2021 yang diterima Bojonegoro sebesar Rp 1,3 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp 956 miliar. Sedangkan dua tahun sebelumnya mencapai Rp1,7 triliun.(suko) 





      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more