DPRD Bojonegoro Ingatkan Pemkab dan Desa Hati-hati Gunakan Anggaran BKD

Sabtu, 09 Oktober 2021, Dibaca : 723 x Editor : nugroho

dok.sbu
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - DPRD Bojonegoro, Jawa Timur mengingatkan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah desa berhati-hati dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan desa (BKD) agar tidak memunculkan persoalan dikemudian hari. Sebab waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas karena tahun 2021 tinggal tersisa kurang dari tiga bulan.

Pada tahun 2021 ini tedapat 252 desa yang memperoleh BKD. Dengan total anggaran Rp 452 miliar. Setiap desa menerima anggaran bantuan variatif mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar lebih.

Baca Lainnya :

    "Waktu rapat pembahasan Perubahan APBD 2021, kami di Banggar sudah menyarankan agar pemkab betul-betul berhati-hati, dan melihat siswa waktu sangat terbatas," ujar Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (9/10/2021).

    Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini meminta kepada pemkab agar proses pencairan anggaran BKD bisa dilakukan jika pemerintah desa dinyatakan sudah siap segala sesuatunya. Baik terkait sumber daya manusia (SDM), dan pelaksanaan lelangnya karena anggaran yang akan dikelola nilanya cukup besar.

    Baca Lainnya :

      "Kami juga minta bagi desa yang belum siap maka pemkab juga tidak perlu mencairkan BKD-nya agar tidak jadi masalah dikemudian hari," kata Lasuri mengingatkan.

      Selain itu, lanjut dia, proses pencairan anggaran BKD harus sesuai termin. Sedangkan untuk termin selanjutnya pencairannya harus melihat progres pekerjaan di lapangan apakah anggaran yang sudah dicairkan pada termin pertama sudah selesai dikerjakan atau belum.

      Lasuri juga menyarankan bagi desa yang mendapatkan BKD dengan nominal besar untuk bisanya dicairkan awal sebsar 25% atau 30%. Sebab sisa waktu tahun 2021 sangat terbatas. Sedangkan sisa anggaran dapat dianggarkan pada 2022.

      "Belum lagi curah hujan sudah mulai tinggi di akhir tahun nanti. Tentu ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan," tandas Politisi PAN ini.

      Pihaknya menambahkan desa yang belum mendapatkan BKD di tahun 2021 agar juga diberikan anggaran serupa pada 2022 mendatang.

      "Desa yang belum mendapatkan di tahun ini dianggarkan 186 miliar yang sudah masuk dalam rancangan KUA PPAS 2022," pungkas Lasuri.

      Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Samudi menyampaikan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa, BKD akan dicairkan dua termin dengan masing-masing termin 50%.

      Namun demikian, dirinya mengaku pesimis termin pertama dapat terserap penuh karena terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan yang mendekati akhir tahun. Selain itu desa juga harus menyiapkan dana sharing 10% dari jumlah anggaran BKD yang diterima.

      "Kalau menurut saya, sebaiknya BKD ini dilaksanakan tahun 2022. Karena kalau dipaksakan sekarang tidak efektif," tegasnya.

      Sebelumnya, sejumlah perangkat desa di Kecamatan Dander, memperkirakan BKD yang diterima tidak dapat terserap semua karena terbentur terbatasnya waktu. Sekarang ini tahun 2021 tinggal menyisakan waktu tiga bulan.

      Apalagi sebelum melakukan kegiatan, pemerintah desa harus membuat perencanaan dan lelang pekerjaan karena bantuan yang diterima di atas Rp 1 miliar, bahkan mencapai Rp 3 miliar lebih.

      "Kemungkinan tidak mungkin bisa terserap 100 persen. Bisa-bisa tahun ini hanya proses lelangnya, sedangkan pelaksanaan kegiatan tetap di tahun 2022. Sehingga kemungkinan akan jadi SiLPA di APBDes" ujarnya salah satu kepala urusan perencanaan desa yang minta namanya tidak disebutkan kepada suarabanyuurip.com, Jumat (8/10/2021) kemarin.

      Untuk diketahui, BKD sebesar Rp 452 miliar yang dipasang di APBD Induk 2021 ini sempat ditolak DPRD Bojonegoro karena tidak ada kejelasan kriteria dan paramater untuk menentukan besaran bantuan. Bahkan, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah sempat menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan BKD.

      Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 188/183/KEP/412.013/2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati nomor 188/90/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang bersumber dari APBD 2021.

      Namun dalam Perubahan APBD 2021, anggaran BKD kembali dipasang. Tapi sampai saat ini belum terbit lagi SK Bupati yang baru sebagai pengganti SK pembatalan BKD sebelumnya.(suko)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more