DPRD Bojonegoro Sayangkan Penolakan Pergeseran Anggaran Perjalanan Dinas

Selasa, 03 Agustus 2021, Dibaca : 821 x Editor : samian

dok SBU
Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin.


SuaraBanyuurip.com - Arifin Jauhari

Bojonegoro - Usulan pergeseran anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, telah resmi ditolak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat melalui surat resmi.

Surat tersebut ditandangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah selaku Ketua TAPD Bojonegoro, nomor 050/2635/412.302/2021 tertanggal 30 Juli 2021. Hal tersebut menyusul permintaan pimpinan rapat DPRD sebelumnya agar penolakan itu disampaikan secara tertulis dalam rapat pada Jum'at (30/07/2021) lalu.

Baca Lainnya :

    Penolakan pergeseran anggaran perjalanan dinas (Perdin) itu disayangkan oleh Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin. Lantaran pergeseran anggaran tersebut sedianya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam penanganan percepatan Covid-19. Baik untuk pembelian suplemen kesehatan maupun masker.

    "Kami tentu sangat menyayangkan hal itu, karena harapan masyarakat untuk mendapatkan bantuan masker dan suplemen kesehatan dari DPRD tidak terpenuhi," kata Hj. Mitroatin, kepada SuaraBanyuurip.com, Selasa (03/08/2021).

    Baca Lainnya :

      Sebagai wakil rakyat, Mitroatin mengaku mendengar langsung tangisan rakyat terdampak pandemi. Sehingga pihaknya ingin turut serta membantu rakyat, dengan usulan menggeser anggaran perjalanan dinas, DPRD telah turut serta ambil bagian membantu masyarakat dalam situasi kedaruratan.

      "Kami ini ditangisi rakyat, apa yang diperbuat DPRD di masa darurat, malah ditolak," ungkapnya.

      Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah membenarkan, bahwa pergesaran anggaran perjalanan dinas DPRD untuk pembelian masker dan suplemen tidak dapat dilakukan.

      Pernyataan ketua TAPD itu dituangkan dalam surat resmi. Alasan penolakan disebabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinas kesehatan sudah terdapat alokasi anggaran untuk pembelian masker dan suplemen. Sehingga anggaran sebesar Rp. 2,3 miliar tersebut dinyatakan tetap dialokasikan di pagu anggaran Sekretariat DPRD.

      "Inggih (Iya), kersane (biar) menjadi Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran) di Setwan," pungkasnya.(fin)

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more