DPRD Nilai Rotasi Pejabat Tuban Langgar Undang-Undang

Rabu, 12 Januari 2022, Dibaca : 527 x Editor : teguh


SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban - Komisi 1 DPRD Tuban, Jatim menilai mutasi dan rotasi 530 pejabat Pemkab Tuban yang dilakukan Bupati Aditya Halindra Faridzky pada Sabtu (8/1/2022) malam, sebagai bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, mutasi pejabat tersebut ditengarai terjadi pencopotan tanpa alasan yang jelas. Termasuk pula di dalamnya terjadi penurunan eselon, tanpa dasar peraturan. 

Baca Lainnya :

    "Disamping itu proses pencopotan secara paksa tanpa argumentasi yang jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS," tegas Ketua Komisi 1 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, saat dikonfirmasi usai melakukan rapat kerja (Raker) dengan jajaran ekskutif Pemkab Tuban, Rabu (12/1/2022). 

    Raker yang digelar di gedung DPRD tersebut, menghadirkan jajaran pejabat Pemkab yang terkait mutasi dan rotasi pejabat.    Hal itu sebagai bentuk reaksi Dewan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan ekskutif. 

    Baca Lainnya :

      Roni, demikian Fahmi Fikroni akrab disapa, menambahkan, pihaknya akan membawa masalah tersebut ke kementerian terkait, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

      "Kami akan melakukan konsultasi dan melaporkan persoalan itu ke Kemenpan RB, BKN, dan KASN," tambah Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Tuban itu. 

      Ia tambahkan, praktik penonjoban dan penurunan eselon yang dilakukan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tersebut melanggar  PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017, dan Permenpan RB nomor 15 tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2016.

      "Tidak ada aturan yang memperbolehkan menonjobkan, maupun menurunkan eselon tanpa argumen yang jelas. Makanya kami melakukan klarifikasi dalam Raker dengan memanggil ekskutif," tegas politisi asal Jenu, Tuban tersebut. 

      Komisi 1 tetap menganggap, jika proses mutasi jabatan PNS di Pemkab Tuban masih menyisakan masalah. Tidak ada peraturan yang memperbolehkan menonjobkan pejabat dan eselon. 

      "Kami meminta untuk segera menempatkan para pejabat yang masih dinonjobkan, dan menyesuaikan pejabat-pejabat yang diturunkan eselonnya," tegas Roni. 

      Roni mengungkapkan, dalam Raker Komisi 1 dengan ekskutif, komisi telah meminta jawaban dan data secara tertulis tentang jumlah pegawai yang nonjob, dan berapa pegawai yang turun dan naik eselon. 

      Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tuban Dr Budi Wiyana saat dikonfirmasi wartawan menyatakan, proses pelantikan dan pergeseran pejabat sudah melalui mekanisme dan sesuai regulasi yang berlaku. 

      “Masalah mekanismenya tadi panjang lebar sudah kami sampaikan kepada Komisi I, dan dokumen-dokumen yang diminta secara tertulis akan kami sampaikan,” jelas Budi Wiyana. 

      Tampak hadir mendampingi Sekab Budi Wiyana dalam Raker dengan Komisi 1, diantaranya, Kepala Inspektorat Aguk Waluyo, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Yudi Irwanto, Asisten Pemerintahan Setkab Joko Sarwono, Kabag Hukum Setda Tuban Cyta Surjawijati, dan Kepala BKPSDM Tuban Nur Hasan.

      Kendati demikian, Budi Wiyana  mengapresiasi langkah yang diambil oleh Komisi 1 Dewan tersebut. Ia berharap jangan sampai terjadi beda pendapat antara Dewan dan ekskutif dalam menyampaikan kepada masyarakat. 

      “Kami mengapresiasi yang dilakukan Komisi 1, jika teman Dewan akan menindaklanjuti dengan konsultasi kemana itu ranah Dewan. Yang jelas tadi sudah kami sampaikan secara gamblang di rapat ” tambah mantan Kepala Bappeda Tuban. 

      Terkait adanya penurunan eselon dan nonjob pejabat di lingkungan Pemkab Tuban, Budi Wiyana menyatakan, memang ada penataan dan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 

      “Ada perbedaan SOTK lama dan baru, diantaranya tentang jumlah kursi jabatan. Perbedaan ini pasti ada konsekuensinya,” kata Budi Wiyana. (tbu) 


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more