DPRD Tuban Mediasi Kemelut Buruh IKSG

Kamis, 13 Januari 2022, Dibaca : 248 x Editor : teguh

Suarabanyuurip.com/ist
Rapat dengar pendapat digelar Komisi II DPRD Tuban untuk mediasi kasus perburuan IKSG.


SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo

Tuban - Kemelut perburuhan yang menimpa pekerja anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG), dengan perusahaannya dimediasi Komisi II DPRD Kabupaten Tuban, Jatim.

Langkah itu terjadi setelah aksi unjuk rasa buruh, dan sejumlah upaya penyelesaian belum  membuahkan hasil. Dewan akhirnya menggelar rapat dengar pendapat yang menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa di ruang rapat Komisi II, Kamis (13/1/2022).

Baca Lainnya :

    Rapat mediasi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Zuhri Ali di samping anggotanya  Muhammad Abu Cholifah itu, dihadiri manajemen IKSG, PT Swabina Gatra, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

    Serangkaian tuntutan buruh mengedepan dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, terkait status pekerja, uang makan yang dinilai belum layak, hingga masalah jam kerja.

    Baca Lainnya :

      Usai pertemuan Abu Cholifah menyampaikan, jumlah uang makan yang diterima buruh selama ini sekitar Rp10.500 dianggapnya terlalu kecil. Angka itu tak bisa memenuhi kebutuhan kalori para pekerja.

      “Uang makan segitu masih belum layak sama sekali," ujar politisi dari Fraksi PDIP itu dalam rilis berita dari Sekretariat DPRD Tuban.

      Ia tambahkan, Komisi II akan mendiskusikan dengan pihak ekskutif agar keluar regulasi tentang besaran uang makan untuk pekerja di wilayah Kabupaten Tuban. Setidaknya ada Peraturan Bupati yang menjadi pedoman besaran uang makan yang layak bagi buruh.

      “Kita akan berusaha membuat regulasi, agar uang makan ketika dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan kalori yang cukup” terang Abu Cholifah.

      Pertemuan juga menyepakati,  pihak PT Swabina Gatra sebagai pemenang tender dari IKSG akan mempekerjakan 298 pekerja. Jumlah ini sesuai data yang diberikan IKSG.

      Selain itu, terkait jadwal kerja akan diatur kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

      “Untuk tuntutan kenaikan uang makan, dan tunjangan pokok pekerja akan dibicarakan lagi dengan pemilik pekerjaan,” ujar perwakilan dari pimpinan PT Swabina Gatra.

      Sedangkan Ketua FSPMI Tuban  Duraji mengatakan, sekalipun menyepekati hasil pertemuan yang dimediasi Dewan pihaknya tetap memberikan catatan. Yakni, menandantangani perjanjian kerja sampai dengan batas pukul 20.00 WIB.

      Ia tambahkan, apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam perjanjian kerja itu akan dikaji ulang. Termasuk pada pola istirahat karyawan yang dilakukan secara bergilir.

      Diketahui FSPMI bersikap kepada IKSG selaku pemilik pekerjaan, dan PT Swabina Gatra pemberi Kerja, diantaranya, mengecam tindakan perusahaan yang melarang pekerja untuk beraktifitas kerja, menuntut  IKSG menerapkan sistem istirahat harian sesuai schedule yang lama.

      Selain juga menuntut, agar anak perusahaan PT SI tersebut memenuhi kesejahteraan pekerja. Bentuknya berupa uang makan, dan tunjangan pokok. (tbu)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more