DPU SDA Alokasikan Rp1,3 Miliar untuk Normalisasi Sungai

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengalokasikan dana sebesar Rp1,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, untuk kegiatan normalisasi 29 sungai  di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (DPU SDA) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto mengatakan, anggaran tersebut akan diperuntukan kegiatan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan sebagai langkah pengendalian banjir.

Baca Lainnya :

• Tanggulangi Banjir Bandang dengan Reboisasi Hutan
• Pencarian Korban Banjir Bandang Dihentikan



“Memang tahun ini sudah ada anggaran Rp1.3 miliar lebih, kita utamakan untuk sungai atau kali yang mengalami pendangkalan rawan banjir bandang,” kata Edi Susanto, kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (2/3/2019).

Data yang diadminitrasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumberdaya Air (DPU SDA) Bojonegoro, ada 29 sungai atau kali yang bakal dinormalisasi, yang tersebar di 11 Kecamatan.

Baca Lainnya :

• Jembatan Bojonegoro - Nganjuk Terancam Putus
• Bupati Tetapkan Kondisi Darurat



“Sungai atau kalai tersebut dinilai perlu untuk dilakukan normalisasi,” imbuhnya.

Dirinya merinci 11 Kecamatan, yaitu Kapas, Dander, Kepohbaru, Sumberrejo, Baureno, Balen, Kanor, Temayang, Trucuk, Kedungadem dan Bubulan.

”Normalisasi tersebut untuk mengembalikan fungsi penampung sungai yakni dengan menggali sedimentasi agar sungai menjadi lebih dalam. Sehingga aliran air sungai semakin lancar,” tandasnya.

Sebelumnya, hujan deras intensitas tinggi yang sering mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro saat musim penghujan sangat berpotensi terjadi banjir bandang akibat luapan air sungai.

”Terlebih jika kali tersebut mengalami pendangkalan. Banjir bandang pun tak terbendung. Akibatnya, lahan persawahan, lembaga pendidikan hingga permukiman warga terdampak banjir bandang,” ucapnya.

Akibat banjir bandang luapan kali yang terjadi di beberapa kecamatan di Bojonegoro membuat aktifitas perekonomian warga terganggu. Sebab jalan poros desa atau kecamatan terendam banjir.

Normalisasi tersebut untuk mengurangi dampak banjir bandang akibat luapan sungai yang mengalami pendangkalan. Program normalisasi kali ini masuk prioritas tahun 2019.(rien)