Forkomas Ba-Ja Minta Pemkab Tinjau Ulang Skema Pembagian CSR Migas

Sabtu, 07 Desember 2019, Dibaca : 801 x Editor : nugroho

dok/sbu
Ketua Forkomas Ba-Ja, Parmani.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip - Jambaran (Forkomas Ba-Ja) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Tmur, meninjau ulang skema pembagian program tangungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari operator migas.

Permintaan ini menyusul adanya kebijakan dari Bupati Bojonegoro Anna Muawanah agar program CSR diratakan. Skemanya, 60% untuk warga terdampak (ring 1), dan 40 persen bagi luar ring. Kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada 2020.

Baca Lainnya :

    "Itu sama saja merampas hak warga terdampak. Kebijakan ini harus ditinjau ulang," tegas Ketua Forkomas Ba-Ja, Parmani dikonfirnasi suarabanyuurip.com, Sabtu (7/12/2019). 

    Lembaga swadaya masyarakat ring 1 Lapangan Minyak Banyu Urip, Blok Cepu, itu menilai Pemkab terlau jauh mengurusi program CSR yang bukan wewenangnya. Sebab, lanjut Parmani, selama ini pengelolaan CSR yang dilaksanakan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), untuk warga terdampak sudah bagus.

    Baca Lainnya :

      "Ngurusi APBD saja nggak bisa maksimal, kok ini akan nambah pekerjaan lagi ngurusi CSR. Kan APBD Bojonegoro masih banyak yang nggak keserap. Itu seharusnya dimaksimalkan," sindir tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam itu.

      Menurut Parmani, jika Pemkab tetap memaksakan kebijakan pembagian dengan skema CSR 60 : 40, maka 40% APBD Bojonegoro harus digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Gayam. Sebab dana bagi hasil (DBH) dari produksi Lapangan Minyak Banyu Urip sekarang ini menjadi penopang ABPD Bojonegoro.

      Sementara, ungkap Parmani, pembangunan infrastruktur di wilayah Gayam yang menggunakan APBD selama ini masih sangat minim. Parmani mencontohkan, jalan poros umum kecamatan (PUK) Kalitidu - Gayam yang kondisinya sempit dan rusak parah. Padahal menjadi wewenang pemkab.

      "Ini namanya kan nggak fair. Wilayah penyumbang APBD terbesar, tapi diabaikan. Tidak diperhatikan," tegasnya.

      Skema pembagian program CSR untuk warga terdampak ini, menurut dia, bisa memunculkan gejolak sosial baru di masyarakat. Program-program pemberdayaan yang seharusnya mereka nikmati porsinya menjadi berkurang.

      "Mereka ini adalah warga terdampak langsung. Jika terjadi kegagalan industri warga sekitar lah yang pertama kali terkena dampaknya. Bukan warga yang jauh dari lokasi," tandasnya.

      "Jadi sudah seharusnya mereka mendapat program CSR secara utuh," lanjutnya.

      Sebelumnya Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Anwar Murtadlo, menyampaikan alasan skema pembagian program CSR  untuk pemerataan pembangunan. Karena desa-desa ring 1 sebagai desa penghasil mendapatkan alokasi dana desanya sangat besar.

      "Ini juga untuk menghindari tumpang tindih antara program CSR, desa dengan Pemkab," pungkasnya.(suko) 





      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more