Gugatan Pilkades Gayam akan Diputuskan 24 Nopember

Rabu, 18 November 2020, Dibaca : 749 x Editor : nugroho

harianbhirawa.co.id
Gedung PTUN Surabaya yang menjadi tempat sidang gugatan Pilkades Gayam.


SuaraBanyuurip.com -  Ahmad Sampurno

Bojonegoro - Sengketa Pilkades Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, memasuki babak akhir. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya bakal memutuskan gugatan yang diajukan Mochammat Hariyanto, terhadap Bupati Bojonegoro, pada 24 Nopember 2020.

Mochammat Hariyanto adalah calon kepala desa Gayam nomor urut 1. Petani ring satu Lapangan Minyak Banyu Urip, Blok Cepu, itu menggugat Bupati Bojonegoro karena telah melantik calon kepala desa terpilih. 

Baca Lainnya :

    Hariyanto, sapaan akrabnya, menganggap keputusan Bupati Bojonegoro melantik calon kepala desa terpilih adalah salah. Alasannya Pilkades Gayam masih terjadi sengketa. 

    Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sidang nomor perkara 110/G/2020/PTUN.SBY, sekarang ini dalam putusan sela. Setelah pekan sebelumnya sidang beragendakan penyerahan bukti oleh para pihak pada, Selasa (3/11/2020) dan kesimpulan para pihak pada Selasa (10/11/2020). 

    Baca Lainnya :

      "Sidang selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 24 November 2020, dengan agenda pembacaan keputusan," ujar Hariyanto kepada suarabanyuurip.com, Rabu (18/11/2020).

      Hariyanto mengaku optimis akan memenangi gugatannya. Ada banyak bukti dugaan kecurangan dalam pelaksaan pilkades yang disampaikan kepada majelis hakim dalam sidang sebelumnya.

      "Seharusnya Bupati tidak melantik calon kades terpilih selama masih dalam sengketa," katanya, Selasa (17/11/2020). 

      Dalam gugatannya, Hariyanto meminta kepada majelis hakim PTUN Surabaya membatalkan dan memutuskan tidak sah SK Nomor : 188/ 293/ KEP/412.013/ 2020, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gayam, periode Tahun 2014 – 2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gayam, Periode Tahun 2020 – 2026, yang diterbitkan oleh oleh tergugat.

      Kemudian, mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang telah diterbitkannya, mewajibkan tergugat menerbitkan SK baru, dengan mengganti nama Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gayam, dan menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

      "Harapan saya majelis hakim mengabulkan semua gugatan yang saya ajukan," pungkasnya. 

      Dikonfirnasi terpisah, Kabag Hukum Setda Bojonegoro, Faisol Ahmadi menyampaikan, dalam gugatan tersebut tidak ada permohonan putusan sela. 

      "Putusan sela itu kalau ada permohonan. Jadwal putusan tanggal 24," ujarnya melalui pesan WhatsApp. 

      Faisol menambahkan, pada prinsipnya, gugatan tidak dapat menghentikan pelaksanaan keputusan.  

      "Karena sesuai dengan azas hukumnya, perbuatan pemerintah selalu dianggap benar sebelum terdapat pembatalan (azas praduga rechmatig)," tandasnya.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more