Harga Gabah Jeblok dan Manfaat Kartu Petani Mandiri

Sabtu, 27 Maret 2021, Dibaca : 360 x Editor : nugroho

dok/sbu
Sejumlah manfaat yang tertera dalam Kartu Petani Mandiri.


                   Oleh : d suko nugroho

MUSIM panen pertama tahun 2021 ini tidak sesuai harapan petani. Harga gabah di Kabupaten Bojonegoro, jeblok. Per kilogramnya Rp3.300. Jauh dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan sebesar Rp4.200 per kilogram untuk gabah kering sawah.

Jebloknya harga gabah sekarang ini tidak sebanding dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Jika ada jumlahnya terbatas. Sedangkan pupuk non subsidi harganya mahal. Kondisi ini diperparah masa pandemi Covid-19. Ekonomi masyarakat, khususnya petani juga terdampak. Mereka tidak punya pendapatan lain selain bertani.

Baca Lainnya :

    Lebih menyakitkan hati petani, di tengah panen raya, pemerintah justru mewacanakan impor beras. Besarnya mencapai 1 -1,5 juta ton. Alasannya, untuk mengantisipasi stok pangan. 

    Padahal, jika pemerintah melalui Bulog mau menyerap gabah petani secara maksimal, jumlah tersebut dapat dipenuhi. Tidak perlu impor. Dan, nasib petani tidak diombang-ambingkan tengkulak.

    Baca Lainnya :

      Sayangnya pada musim panen raya berlangsung, Bulog tidak melakukan penyerapan gabah petani secara maksimal. Dalilnya, hasil panen petani tidak sesuai kriteria yang disyaratkan dalam HPP. 

      Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020, harga pembelian gabah kering panen di petani dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% dan kadar hampa atau kotoran paling tinggi 10% sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg). Sedangkan gabah kering dengan kualitas sama di penggilingan seharga Rp 4.250 per kilogram.

      Adapun, harga pembelian gabah kering giling dalam negeri di penggilingan dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% dan kadar hampa atau kotoran paling tinggi 3% sebesar Rp 5.250 per kilogram.

      Dengan kriteria seperti itu tentu saja sulit dipenuhi petani. Mereka tidak memiliki mesin pengering atau tempat penjemuran. Persoalan lainnya, mayoritas petani masih melakukan pertanian konvensional, sehingga produktivitasnya rendah. Belum lagi mereka sudah diburu mengembalikan pinjaman untuk biaya tanam. Akhirnya dengan terpaksa menjualnya ke tengkulak sesuai harga pasar yang merugikan.

      Problematika yang membelit petani selama ini sebenarnya telah ditangkap Pemkab Bojonegoro. Sebagai solusinya, pemkab meluncurkan program Kartu Petani Mandiri (KPM) plus. KPM plus ini menjadi kartu sakti pasangan Anna Muawanah - Budi Irawanto (Anna-Wawan) mendulang suara terbanyak pada perhelatan Pilkada 2018 lalu. Sehingga KPM menjadi salah satu dari 17 program prioritas Anna-Wawan yang dimasukan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bojonegoro 2018-2023.

      Syarat untuk memperoleh KPM plus cukup mudah. Mereka harus tergabung dalam kelompok tani (Poktan), dan memiliki lahan tidak lebih dua hektar. 

      Sementara manfaat yang diterima petani pemegang KPM cukup banyak. Pertama, mendapatkan akses bantuan permodalan Rp10 juta bagi rumah tangga/keluarga petani. Agar petani memiliki usaha dan meningkatkan ekonominya.

      Kedua, akses pelatihan dan pengembangan usaha di Balai Latihan Kerja. Tujuannya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar tidak menjadi petani konvensional dan mampu mengelola usaha pertanian mulai hulu sampai hilir.

      Ketiga, subsidi untuk pembelian pupuk, bibit dan pakan ternak, sehingga bisa mengurangi biaya produksi. 

      Keempat, jaminan pembelian hasil pertanian oleh BUMD dan BUMDes. Pelibatan kedua badan usaha plat merah ini dimaksudkan agar menghindarkan petani dari sistem penjualan yang merugikan mereka. Khususnya dapat menstabilkan harga pada musim panen raya.

      Kelima, 100% asuransi gagal panen yang disebakan oleh bencana alma atau pagebluk. Dengan asuransi ini kerugian petani dapat diminimalisir karena bisa diklaimkan atau mendapat ganti rugi dari jasa keungan yang digandeng pemerintah.

      Plus-nya adalah beasiswa untuk anak petani yang berprestasi dari jenjang SLTA sampai perguruan tinggi.  Tujuannya agar SDM generasi muda, khususnya dari keluarga petani bisa meningkat. Sehingga mereka memiliki daya saing.

      Tidak mengherankan jika Pemkab Bojonegoro di bawah rezim Bupati Anna menggelontorkan anggaran puluhan miliaran rupiah setiap tahunnya untuk program petani mandiri (PPM) pemegang KPM. Data Dinas Pertanian Bojonegoro, anggaran KPM Tahun 2019, sebesar kurang lebih Rp. 6,4 miliar untuk 19.996 petani yang tergabung di 98 poktan.

      Anggaran KPM ini meningkat pada tahun 2020. Jumlahnya mencapai Rp46,1 miliar untuk 50.967 petani yang tergabung di 398 poktan. Begitu juga di 2021 ini, alokasi anggaran KPM bertambah menjadi Rp92,5 miliar. Tahap pertama diperuntukan bagi 19.997 petani yang tergabung di 558 poktan. 

      Anggaran KPM yang digelontorkan kepada petani ini merupakan bantuan hibah untuk saprodi pertanian guna mengurangi biaya produksi. Meskipun petani masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat musim tanam.

      Dari kelima manfaat itu, menarik untuk disikapi di tengah anjloknya harga gabah adalah adanya jaminan pembelian hasil pertanian oleh BUMD atau BUMDes. Karena, sejak KPM diluncurkan 2019 lalu, belum ada BUMD atau BUMDes yang membeli hasil pertanian petani.

      Penyebabnya, sampai hari ini Pemkab Bojonegoro belum membentuk BUMD khusus di bidang pertanian. Raperda pembentukan BUMD Pertanian masih dibahas di tingkat DPRD. Belum diketahui kapan selesainya. 

      Sementera BUMDes yang sudah terbentuk terlihat belum produktif. Bantuan Rp100 juta yang diberikan Pemkab Bojonegoro mayoritas untuk pengembangan wisata desa. Bukan untuk usaha di bidang pertanian. 

      Padahal, jika BUMD Pertanian ini terbentuk bisa berkolaborasi atau kerja sama dengan BUMDes yang memiliki bisnis pertanian. Hasil pertanian yang diserap BUMDes bisa disetorkan ke BUMD. Dengan begitu dapat membantu mengatasi persoalan harga gabah petani yang biasa terjun bebas saat musim panen raya akibat permainan pasar.

      Kalkulasi sederhananya, dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro, jika 30% BUMDes-nya menjalankan bisnis di bidang pertanian, maka ada 125 BUMD yang menyerap pertanian petani. Sementara jumlah produksi padi setiap tahunnya mencapai 900 ribu ton, atau rata-rata 300 ribu ton setiap panen. Berarti 270.000 ton gabah petani bisa terserap setiap tahunnya.

      Namun sampai hari ini jaminan kepastian pembelian hasil pertanian oleh BUMD dan BUMDes belum juga terealiasi. Seharusnya, ketika PPM diluncurkan dibarengi kesiapan fasilitas atau piranti pendukungnya. Sehingga program yang diperuntukkan bagi petani benar-benar dirasakan manfaatnya. 

      Penulis adalah wartawan suarabanyuurip.com











       







      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more