Hiswana Migas : Distribusi Tertutup LPG 3 Kg Perlu Dikaji

Senin, 20 Januari 2020, Dibaca : 431 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
Ketua DPC Hiswana Migas Wilayah Pati, Suma Novendi, (tengah pegang mix) dalam suatu acara.


SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora -  Wacana pemerintah menerapkan subsidi tertutup untuk LPG 3 Kg agar tepat sasaran mendapat tanggapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) wilayah Pati, Jawa Tengah. Lembaga yang memawadahi pengusaha itu menyarankan agar dilakukan kajian mendalam sebelum kebijakan diterapkan. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) wilayah Pati, Suma Novendi, mengungkapkan, distribusi tertutup LPG 3 Kg pernah dilakukan uji coba pilot project di beberapa daerah, namun gagal. 

Baca Lainnya :

    Suma mencontohkan, seperti di daerah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, banyak terjadi rembesan. LPG 3 Kg dari Jawa Timur disuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah. 

    "Jadi, perlu ada pengkajian secara mendalam per daerah tentang distribusi tertutup. karena karakteristik masalah setiap daerah berbeda-beda," ujarnya kepada  suarabanyuurip.com, Senin (20/1/2020).

    Baca Lainnya :

      Menurut Suma, dibanding melakukan distribusi tertutup, lebih baik pemerintah menaikkan harga elpiji 3 Kg. Sebab sejak program konversi minyak tanah ke gas, belum ada kenaikan harga jual elpiji melon. 

      Ia meragukan data kependudukan bagi calon penerima subsidi tertutup bisa menjamin bersih tanpa masalah. Sementara masyarakat pengguna LPG 3 Kg membeli di atas harga tertinggi eceran (HET) tidak ada yang protes. Sehingga kurang tepat, jika pemerintah membuat sistem teetutup untuk menekaan subsidi elpiji.

      "Dengan menaikkan HET ini sebenarnya sudah mampu menekan nilai subsidi. Hanya butuh keberanian untuk itu. Karena jika tetap dilakukan distribusi tertutup, dikahawatirkan akan membuat masyarakat semakin susah," tandasnya. 

      Selain menaikkan HET,  Suma menyarankan perlu menjadikan para pengecer titik jual dan masuk dalam mata rantai distribusi resmi. Sehingga bisa memperoleh margin yang ditetapkan pemerintah. 

      "Pengecer pun, wajib melengkapi peralatan yang dibutuhkan," tegasnya. 

      Langkah ini, kata dia, akan menghilangkan pihak-pihak yang hanya berperan sebagai calo. 

      "Kami sepakat, yang riil bekerja dan dialah yang dapat profit besar. Dan konsumen tidak dipermainkan harga," tegasnya. 

      Jika para pengecer dianggap biang masalah bengkaknya subsidi elpiji, lanjut Suma, maka bisa saja mengangkat sebanyak-banyaknya pengecer menjadi sub pangkalan.  

      "Tugas Pemda melakukan pembinaan," jelasnya.  

      Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mengaku belum mendapat edaran maupun sosialisasi terkait rencana subsidi tertup LPG 3 Kg. Sehingga belum dilaksanakan pendataan ulang warga yang berhak.  

      "Belum ada edaran maupun sosialisasi," ujarnya.(ams)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more