Inilah 4 Hal yang Digratiskan dalam Program PTSL

Selasa, 15 Januari 2019, Dibaca : 3119 x Editor : nugroho

Ali Imron
RAKOR : BPN bersama Pemkab dan Kejari Tuban memberikan penyuluhan persiapan program PTSL.


SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Masyarakat Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harus mengetahui beberapa hal yang gratis (tanpa dipungut biaya) dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019. Penggratisan biaya hanya proses penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, dan penerbitan sertipikat karena semuanya dibiayai APBN.

"Empat hal itu yang gratis," tegas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban, Ganang Anindito, kepada suarabanyuurip.com, usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama BPN Tuban terkait PTSL di Ruang Rapat Lantai I Setda, Selasa (15/01/18).

Baca Lainnya :

    Sedangkan kelengkapan surat-menyurat (berkas-berkas), kebutuhan materai, biaya pal batas tergantung dari bentuk tanahnya, biaya foto copy KTP, KK ataupun surat keterangan lain yang perlu disampaikan oleh BPN itu tidak gratis

    Dijelaskan Ganang, di Kabupaten Tuban terdapat sekitar 67.500 bidang tanah yang tersebar di 20 kecamatan yang harus di petakkan di tahun 2019. Diharapkan ada sekitar 56.000 yang di daftarkan sertifikatnya. 

    Baca Lainnya :

      Pihaknya sudah inventarisir terhadap usulan-usulan dari kepala desa yang masuk ke BPN. Ada sekitar 43 desa yang sudah mengajukan kepada BPN, dan sudah si SK-kan dan telah di laporkan ke pusat untuk segera dilaksanakan pengukuran dan pensertifikatkan tanah di tahun 2019.

      Saat ini sudah ada beberapa desa yang sangat kooperatif memiliki keinginan untuk cepat pengurusannya. Dari pihak BPN pun mulai bulan Desember tahun lalu sudah melakukan pengukuran, dan koordinasi dengan beberapa desa terutama di desa Kecamatan Soko dan Rengel.

      Totalnya sudah ada enam desa dan sudah ada 8.000 bidang yang di ukur. Pria ramah ini berharap untuk desa-desa yang lain untuk mempercepat agar segera mengajukan usulan ke BPN, agar segera dilakukan pengukuran terangnya.

      Pada tahun 2018 sudah ada sekitar 700 lebih tanah kas desa yang sudah di sertipikatkan. Tanah untuk SD dan Puskesmas juga bisa di sertifikatkan asalkan tanahnya milik Pemkab.

      Kendati demikian apabila tanah tersebut milik desa, dan di atas bangunannya dibangun Pemkab, maka hal tersebut perlu dimusyawarahkan oleh Desa dan Pemkab terlebih dulu.

      Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, menyampaikan saat ini penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang proses pendaftaran tanah yang terdapat sedikit perubahan. Mengingat masyarakat yang khususnya kurang mampu agar dapat mengikuti program pensertifikatan tanah serentak ini dengan cepat, mudah, dan murah.

      Untuk itu seluruh tanah saat ini harus didata dan diukur tanpa terkecuali, meskipun tidak memilki sertifikat tetapi setidaknya sudah memiliki petanya.

      "Khususnya untuk aset-aset di bidang pendidikan, untuk bisa di tertibkan, agar semua mempunyai sertpiikat," pesannya.

      Menurut dia, permasalahan yang kerap kali muncul saat melakukan pengurusan sertipikat karena adanya perbedaan status tanah, yang mempengaruhi besaran biaya yang harus dibayar. Contohnya tanah warisan atau jual beli berbeda biayanya dengan tanah negara.

      Untuk itu politisi asal Kecamatan Rengel minta seluruh camat dan kades agar mensosialisasikan program PTSL ini kepada warganya. Para kades juga diminta untuk terus saling berkoordinasi untuk meminimalisasi terjadinya kesalahpaman.

      "Harus ada kesepakatan antar warga dan petugas besaran biayanya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tegasnya," sambung Wabup dua periode di kabupaten dengan penduduk 1,3 juta jiwa.

      Rakor dihadiri oleh Kajari Tuban, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Inspektur Inspektorat, serta Perwakilan Polres dan Kodim 0811 Tuban. Sekaligus diikuti Camat dan Kepala Desa 20 kecamatan. (aim)


Show more