Jangan Menunggu Kamerad Rusia Datang (1)

Jum'at, 10 Juli 2020, Dibaca : 882 x Editor : teguh

Suarabanyuurip.com/doks.
Ilustrasi : Salah satu sudut kilang minyak di kompleks PT TPPI di Jenu, Tuban.


Oleh : Teguh Budi Utomo *)

Kilang minyak Tuban tinggal menunggu pelaksanaan kontruksi, setelah proses pembebasan lahan sudah bisa dianggap rampung. Pembebasan lahan seluas 841 untuk proyek Grass Root Revinery (GRR) di wilayah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jatim tersebut pada akhir Juni 2020 telah mencapai 92 persen.

Proyek strategis nasional yang digarap PT Pertamina dan perusahaan milik pemerintah Rusia, PJSC Rosneft Oil Company, itu  menelan investasi sebesar US$ 16 miliar atau setara Rp225 triliun. Komposisi saham dari dua perusahaan--yang kemudian--membentuk PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia tersebut, 55 persen dan 45 persen.

Baca Lainnya :

    Disaat 267 juta rakyat Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2019 di Moskow, corporate anyar tersebut meneken perjanjian dengan perusahaan kontruksi  asal Spanyol, Spanish Tecnicas Reunidas SA. Kontraktor dari negeri Matador ini dipercaya mengerjakan Basic Engineering Design (BED) dan Front End Engineering Design (FEED) kilang Tuban. Ini menjadi penanda jika kilang di bibir pantai utara Jawa itu bakal dibangun.

    Ritus pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah beranjak menuju New Normal. Tak menutup kemungkinan tidak sampai akhir tahun 2020, proyek kontruksi kilang yang ditaksir menelan 22.000 tenaga kerja bakal segera di-groundbreaking. Terlebih setelah pelepasan tanah penduduk dari Desa Wadung, Kaliuntu, dan Desa Sumur  Geneng dan sekitarnya telah rampung.

    Baca Lainnya :

      Pun studi Amdal adendum dari Amdal Kilang Tuban produk tahun 2017 telah memasuki konsultasi publik sejak awal Juli 2020 lalu. Pergeseran lokasi dan munculnya reklamasi memaksa refisi Amdal yang telah rampung dibikin bersamaan Amdal Kilang Cilacap. 

      Dalam perspektif bisnis, investasi perusahaan apapun statusnya, menganut mazhab untung rugi. Mereka tak begitu akrab dengan nilai kearifan lokal, selain tanggung jawab sosial sebagaimana  amanat UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Tanggung jawab sosial itu pun acapkali sebatas aksi charity untuk menggugurkan kewajiban.

      Begitu pun Corporate Social Responsibility (CSR) yang belakangan sering dijanjikan  perusahaan, hanya bisa memandirikan warga desa terdampak. Itu pun jika di-design dengan baik, dan didampingi lembaga ahli dibidangnya. Aksi sosial di ranah ini seringkali dianggap tak menguntungkan lantaran progresnya baru dirasakan dalam jangka panjang. Daya jangkaunya juga tak meluas ke seluruh daerah.

      Pada sisi itu sudah selayaknya jika Pemkab Tuban hadir. Sekalipun tak semua ijin kilang tercanggih di jagad menjadi kewenangan daerah, namun menjadi kewajibannya untuk mengais keuntungan dari gegap-gempitanya proyek pengolah crude oil berkapasitas 300.000 barel per hari. Targetnya menguntungkan dari sisi pendapatan daerah, dan menyejahterakan warganya.

      Mungkin elite politik di Pemkab Tuban lupa atau tak hirau. Yang pasti sudah seharusnya mereka membuka lagi halaman UUD 1945 yang mengatur ihwal otonomi daerah (Otoda). Termasuk pula Tap MPR RI Nomor: XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otoda, dan Tap MPR nomor: IV tahun 1998 terkait rekomendasi kebijakan Otoda.

      Jika mereka lupa pada regulasi tersebut, setidaknya akan ingat pada UU Nomor: 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Pun UU Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

      Sederet regulasi tersebut bisa menjadi legal protection untuk membuat skema program, untuk mengatur dan mengontrol perubahan di saat industri Migas sudah di pelupuk mata. Apalagi GRR yang saat produksi mampu memuntahkan 30 juta liter bahan bakar minyak (BBM) jenis gazoline dan diesel per hari segera memulai kontruksi. 

      Dalam perspektif hukum rangkaian regulasi di atas bisa menjadi konsideran untuk membuat peraturan tingkat lokal (bisa dalam bentuk Peraturan Daerah/Perda, kemudian Peraturan Bupati/Perbup). Regulasi daerah dengan target meraup keuntungan untuk pendapatan daerah dan masyarakat, bisa mengikat kegiatan GGR sedari konstruksi hingga produksi, dan lahirnya industri hilir yang akan menyertainya.

      Sayangnya mereka bergeming. Entah larut dalam problema apa hingga elite politik yang jadi gantungan rakyat Bumi Ranggalawe itu seperti ambigu. Sementara Jakarta keukeuh pada pendirian, bahwa Kilang Minyak harus tetap berdiri demi kemandirian energi nasional. Tanpa perlu lagi impor minyak.

      Mengacu pada payung hukum di atas sudah sewajarnya jika Pemkab Tuban membuat skema perubahan daerah. Apalagi daerah ini sejak tahun 2017 tercatat sebagai tujuan investasi. Sekalipun hingga akhir 2019  masih tercatat angka kemiskinan 15,31 persen dari 1.285.147 jiwa warganya. Prosentase itu menempatkan daerah dengan 328 desa/kelurahan dan 20 kecamatan ini, termasuk lima besar kabupaten/kota termiskin di Jatim.

      Oleh sebab itu menyusun roadmap, terkait masuknya kilang yang akan memproduk 4.000.000 liter avtur per hari, menjadi hal yang tak lagi bisa ditawar. Ranah ini menjadi tanggung jawab Pemkab untuk hadir di tengah ketidaktahuan warganya.

      Design program dalam roadmap mulai perencanaan, pelaksanaan, dan target pencapaian yang jelas dan matang setidaknya memiliki dua arah. Pertama, untuk peningkatan pendapatan daerah, dan kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring berdirinya kilang yang akan memproduk petrokimia hingga 4,25 juta ton per tahun.  (bersambung)

      *) Penulis adalah jurnalis yang tinggal di Tuban.


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more