Jangan Menunggu Kamerad Rusia Datang (2)

Minggu, 12 Juli 2020, Dibaca : 405 x Editor : teguh

Suarabanyuurip.com/doks
Ilustrasi : Salah satu sudut kilang minya di kompleks PT TPPI di Jenu, Tuban.


 

Oleh : Teguh Budi Utomo *)

Sisi Pendapatan Daerah. PT Pertamina Rostneft Pengolahan dan Petrokimia adalah institusi bisnis. Pertamina berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Sedangkan Rosneft, sesuai data yang dilansir situs wikipedia.org, sebanyak 76,16 persen sahamnya milik pemerintah Rusia, 19,75 persen milik British Petrolium, dan sisanya milik pelakon Migas lainnya.

Baca Lainnya :

    Sudah galib jika karakter perusahaan manapun berupaya meraih untung sebesar-besarnya. Walau demikian sebagai pebinis profesional, mereka bakal taat pada regulasi. Sekaligus sudah jamak menerapkan adagium, “Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Mereka tak bakal ingkar pada regulasi daerah, apalagi untuk kelancaran investasi dengan jumlah tak sedikit.

    Satu contoh yang bisa dikelola dengan skema ini adalah pajak kendaraan. Bisa dibayangkan berapa ribu jumlah armada truk, mobil, dan motor dari kontraktor luar daerah dan asing yang akan beroperasi, saat pembangunan kilang dengan teknologi dari negeri Beruang Merah itu. Perusahaan akan taat pada pembayaran pajak, dimanapun lokasinya, mereka berkewajiban membayarnya.

    Baca Lainnya :

      Kepatuhan tersebut harusnya ditangkap Pemkab dengan menerbitkan regulasi, atau kebijakan agar kendaraan mereka terdaftar sebagai wajib pajak di Tuban. Sisi ini terkait dana bagi hasil pajak dari unsur pendapatan daerah dari lain-lain yang sah.

      UU Nomor: 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pembagiannya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen bagi kabupaten/kota. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tuban merilis, RAPBD 2020 memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp574,7 miliar, dana perimbangan sebesar Rp1,5 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebanyak Rp529,8 miliar.

      Item terakhir itu bisa bertambah jika Pemkab membuat regulasi yang bersifat ‘memaksa’ investor. Sisi ini banyak dilakukan oleh daerah lain, termasuk Kabupaten Bojonegoro disaat awal Engineering Procurement Construction (EPC) ladang Migas Blok Cepu berlangsung. Tentunya masih banyak sisi lain yang masih bisa diperas, agar pemerintah daerah bisa mempertebal pundi-pundinya.

      Sisi peningkatan kesejahteraan. Di awal bulan April 2018, Presiden Joko Widodo melansir Making Indonesia 4.0. Jakarta sangat mafhum jika Revolusi Industri 4.0 tak bisa dielak oleh negara manapun. Oleh sebab itu dibesut roadmap (peta jalan) arah industri, agar negara kepulauan dengan 16.056 pulau (buku Statistik Indonesia 2018) ini memiliki daya saing tinggi terhadap Negara lain. Sekaligus memiliki planning tegas terhadap arah perubahan industri.

      Diantara roadmap bikinan pusat tersebut mengambil fokus pada lima sektor manufaktur. Yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik. Semuanya mencakup Produk Domestik Bruto (PDB), perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. 

      Korelatif jika proyek konstruksi kilang berdurasi sekitar empat tahun dikemas dalam roadmap lokal. Targetnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, tak terbatas pada warga dari desa terdampak. Pun mengerek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah yang dililit pantai sepanjang 65 Km itu.

      Pada konteks kesejahteraan--salah satu diantaranya--bisa dilihat dari program pengelolaan potensi pangan. Secara geografis kabupaten seluas 1.839,94 Km2 ini dijahit Bengawan Solo. Setidaknya ada empat kecamatan (Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang) menjadi kantong pangan dengan irigasi teknis dari sungai terpanjang di pulau Jawa tersebut.

      Skema program sangat dibutuhkan untuk proyek berkelanjutan seperti kilang. Saat kontruksi bakal menyerap minimum 22.000 tenaga kerja. Paling tidak dibutuhkan suplai pangan mulai beras, sayuran, daging, dan telor ayam dalam jumlah berjibun.

      Kalkulasi sederhananya, jika kontruksi dimulai akan mempekerjakan 22.000 orang tenaga kerja. Kebutuhan beras untuk konsumsi mereka sebanyak 220.000 Kg, atau setara dengan 220 Ton. Jika sehari mereka makan 3 kali kebutuhan beras untuk pekerja tersebut sebanyak 660 ton.

      Sedangkan potensi pangan di Tuban dengan lahan pertanian seluas 183.994,562 hektar terdiri dari sawah produktif 54.860,530 hektar, dan 129.134,031 hektar  berupa lahan kering, mampu menuai gabah (kering sawah) sebanyak 632.000 ton per tahun. Jika konversi menjadi beras bisa menghasilkan sekitar 400.000 ton.

      Potensi kebutuhan pangan tersebut, harusnya bisa ditangkap dengan memberdayakan sektor pertanian. Jika kebutuhan 660 ton beras sehari tersebut bisa diskema dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tentunya tak hanya dari desa terdampak proyek yang bergeliat.

      Disitulah perlunya regulasi lokal sebagai payung untuk menjamin unit-unit bisnis dari  BUMDes. Tanpa itu mereka bakal digulung pemodal besar dalam bisnis pangan. Baik itu berupa pengusaha katering, atau suplier beras dan kebutuhan lain.

      Setidaknya bermula dari roadmap bisa membangkitkan potensi eksploitasi sumber pangan daerah lebih terarah. Di sana tentunya ada perencanakaan dan pendampingan terhadap petani, dan BUMDes. Langkah ini juga menjadi jaminan bagi bangkitnya unit-unit bisnis di tingkat desa yang tersebar di seluruh wilayah Tuban.

      Termasuk pula termasuk UMKM yang mulai bangkit sejak 10 tahun terakhir. Terdata ada 223.998 unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 370.537 orang, tersebar dihampir seluruh wilayah kecamatan di Tuban. Mereka bisa lebih bergairah jika unit bisnisnya menjadi penopang kebutuhan pangan pekerja kontruksi kilang. (bersambung)

      *) Penulis adalah Jurnalis yang tinggal di Tuban. 

       


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more