Jangan Menunggu Kamerad Rusia Datang (3)

Senin, 13 Juli 2020, Dibaca : 409 x Editor : teguh

Suarabanyuurip.com/doks
Ilustrasi : Salah satu sudut Kilang MInyak di kompleks PT TPPI di Jenu, Tuban.


Oleh : Teguh Budi Utomo *)

Selain itu, misalnya kebutuhan daging, telor, ayam, ikan lele, dan sayuran. Apabila satu orang dalam sekali makan mengonsumsi 1 butir telur, tentunya akan butuh 220.000 butir. Untuk daging sapi jika 1 Kg daging dikonsumsi untuk  10 orang berarti butuh 220.000 Kg.  Demikian pula dengan ikan lele yang dipakai lauk. Kalau sekali makan butuh dua ekor, berarti perlu suplai lele sebanyak 440.000 ekor.

Mungkin para petinggi di Pemkab lupa, jika perusahaan yang beroperasi di wilayahnya telah memberikan program CSR. Semisal PT Semen Indonesia, dengan pendamping profesional Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), telah membuat klaster untuk pembidangan program CSR-nya. Diantaranya, ada klaster peternak ayam telor, kambing, klaster kerajinan batik, dan klaster ikan lele.

Baca Lainnya :

    Selain juga bisa saja program-program kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bingkai CSR dari corporate di Tuban, disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pekerja kilang. Kerangka gerakan simbiosis mutualism dan saling menjamin ketersediaan ini bakal terjadi jika ada roadmap yang dipayungi regulasi.

    Di satu sisi penikmat program CSR yang telah berjalan dari perusahaan lain, ada yang terkendala memasarkan produknya. Di lain sisi proyek kilang bisa menjadi ladang pemasaran, dengan jaminan Pemkab melalui roadmap yang legalitasnya dikuatkan regulasi.

    Baca Lainnya :

      Bangkitnya ekonomi warga setelah dipantik skema perubahan yang terukur dalam roadmap, tentunya akan meningkatkan potensi pendapatan daerah. Termasuk pula mengatrol PDRB dari daerah yang menapak sebagai kawasan industri strategis nasional.

      Bagi PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia roadmap tersebut lebih memudahkan ketika memulai kontruksi hingga operasi. Perusahaan gabungan antarnegara ini tinggal menyesuaikan skema kegiatan CSR-nya dengan dokumen yang dibesut Pemkab. Terlebih studi Amdal yang mereka miliki terkait potensi sosial, ekonomi, dan budaya juga butuh aplikasi agar benar-benar tepat sasaran.

      Sangat disayangkan jika plan perubahan tersebut tak dihitung secara matang oleh Pemkab. Atau bahkan sampai terlewatkan.

      Elite politik Pemkab Tuban jangan dibiarkan berfikir sendiri. Mereka butuh partner solutif untuk memecahkan problema sosial, ekonomi, kultur, dan bahkan industri di wilayahnya.

      Sudah saatnya pula mereka membuka diri, untuk kehadiran para aktifis, akademisi, dan tentunya para praktisi yang lihai dibidangnya. Konsep keterbukaan dalam balut kolektifitas sudah saatnya dikembangkan dalam mainset mereka, termasuk para dicition maker dari daerah yang pada 12 November 2020 nanti berumur 727 tahun. 

      Potensi sumber daya lokal, termasuk di dalamnya para praktisi, patut digendeli  untuk kemajuan daerah. Sudah saatnya melirik putra daerah yang lain, bisa juga lulusan perguruan tinggi besar di tanah air yang lebih fresh graduate.  Ketimbang mempercayakan konsep strategis pada mereka yang selama ini mendekat, namun tak melahirkan progres fenomenal untuk kesejahteraan publik. Yang pada gilirannya justru tidak melahirkan kebijakan, dan keputusan politik yang menguntungkan mayoritas.

      Siapapun mengerti jika politik selalu bergandengan dengan kekuasaan. Demikian pula ekonomi lokal tak lepas dari kebijakan elite politik di setiap daerah. Kendati begitu menjadi problem besar, jika elite tak mampu menangkap tanda-tanda perubahan jaman.

      Pada konteks proyek GRR, Kilang Tuban, seharusnya menjadi atensi tersendiri. Apalagi investasi Rp225 triliun termasuk terbesar dalam sejarah di daerah, dengan angka pencari kerja di awal tahun 2020 sebanyak 5.091 orang. 

      Dalam waktu tak lama lagi proyek konstruksi kilang akan dimulai. Mumpung masih ada waktu tak ada salahnya roadmap daerah dibentuk. Tentunya perlu kerja ekstra keras dari lembaga ekskutif dan legislatif untuk memulainya. Bukan berkutat pada mimpi tertimpa durian yang runtuh di ladang gersang.

      Jangan sampai para teknisi dan pekerja yang diusung Spanish Tecnicas Reunidas SA masuk Tuban, untuk memulai menggarap Basic Engineering Design (BED) dan Front End Engineering Design (FEED) kilang Tuban, sementara orang Tuban belum berbuat secara taktis dan strategis. Para tenaga skill dan mungkin juga unskill  dari Negeri Matador itu, dipastikan bakal diiringi para Kamerad (bahasa bebasnya; kawan seperjuangan. Dalam bahasa Perancis; Camarade, yang berarti teman, rekan, atau sekutu) dari Rosneft. 

      Wajar mereka mengusung para tenaga dari negerinya. Terlebih 45 persen saham di PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia adalah milik perusahaan dari Rusia tersebut.

      Bila mereka telah memulai konstruksi, sedangkan roadmap lokal belum juga terbuat, sama halnya orang Tuban tak bakal bisa memanfaatkan investasi terbesar sejak NKRI berdiri. Termasuk pula memupuk rasa kecewa dari warga penikmat CSR dari perusahaan lain, dan UMKM yang selama ini dibina Pemkab Tuban. 

      Tak memiliki roadmap bukan berarti tak mendapatkan apa-apa, karena 22.000 tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kontruksi masih bisa direbut. Sekalipun hanya menjadi kuli bangunan saat mendirikan fasilitas penjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional.

      Semuanya kembali pada pemegang kebijakan dan elite politik di Pemkab Tuban. Apakah warganya dibiarkan menjadi kuli, atau menggeliatkan ekonomi secara global di daerah dengan membuat roadmap agar terlahir pelaku bisnis baru terkait masuknya Kilang Tuban.  Mungkin itu yang patut menjadi bahan kajian. (habis)

      *) Penulis adalah Jurnalis yang tinggal di Tuban.


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more