Jatah CSR Migas Warga Terdampak Terancam Berkurang Rp14 Miliar

Rabu, 22 Januari 2020, Dibaca : 524 x Editor : nugroho

dok/sbu
PROGRAM CSR : Salah satu perbaikan infrastruktur di desa terdampak Lapangan Banyu Urip yang dilaksanakan melalui program CSR.


SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Jumlah anggaran program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari operator migas untuk desa-desa terdampak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada tahun 2020 ini terncam berkurang Rp14 miliar. 

Berkurangnya anggaran tersebut jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, menerapkan kebijakan baru pembagian CSR mulai tahun ini. Skemanya 60 % untuk desa terdampak, atau ring satu migas dan 40 persen untuk desa di luar ring. 

Baca Lainnya :

    Berdasarkan data yang diperoleh Komisi B DPRD Bojonegoro dari SKK Migas, alokasi anggaran CSR dari semua operator migas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di Bumi Angling Dharma - sebutan lain Bojonegoro- tahun 2020 ini sebesar Rp35 Miliar. Artinya, jika skema pembagian itu diterapkan, maka anggaran CSR untuk desa-desa terdampak akan berkurang Rp14 miliar.

    "Rp 35 miliar itu informasi dari SKK Migas Jakarta saat kami kunjungan kerja ke sana," ujar Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, usai rapat dengar pendapat dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), beberapa waktu lalu.

    Baca Lainnya :

      Ada sejumlah KKKS yang beroperasi di wilyah Bojonegoro. Yakni ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), operator Lapangan Minyak Banyu Urip, Blok Cepu; Pertamina EP Cepu, operator Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru (J-TB); dan Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati, operator Lapangan Migas Sukowati.

      Dari Rp14 miliar anggaran CSR Migss yang akan dialihkan ke desa di luar ring salah satunya untuk perbaikan jembatan Clebung, Kecamatan Bubulan, yang rusak akibat bencana pada 2018 silam. Perbaikan jembatan ini diperkirakan menelan biaya Rp2,5 miliar.

      Pemkab Bojonegoro membebankan perbaikan jembatan Clebung melalui CSR karena tidak bisa dianggarkan dalam APBD. Jembatan Clebung masuk poros desa dan berada di wilayah Perhutani. Sedangkan di sisi lain, pemerintah desa tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan perbaikan.

      "Jadi opsinya melalui CSR. Sistimnya nanti hibah dari operator migas kepada perhutani," ujar Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Tata Ruang, Bojonegoro, Wardi.

      Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip - Jambaran, Parmani, menyayangkan kebijakan baru pembagian CSR yang akan diterapkan Pemkab Bojonegoro. Pembangunan infrastruk di luar desa terdampak, termasuk perbaikan jembatan Clebung bisa dilakukan dengan APBD.

      "Kalau sama-sama bukan wewenang pemkab, kenapa akan melebarkan jalan Bojonegoro - Babat. Padahal jalan itu jelas-jelas tanggungjawabnya pemerintah pusat," tegas Parmani, Rabu (22/1/2020).

      Daripada duit APBD Bojonegoro Rp66 miliar lebih untuk pelebaran Jalan Nasional Bojonegoro - Babat, kata Parmani, lebih baik untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi tanggungjawab pemkab.

      "Sehingga tidak mengurangi jatah CSR untuk warga terdampak," tegas tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam itu.

      Menurut Parmani, jika CSR untuk daerah terdampak dialihkan keluar wilayah yang bukan terdampak , pemerindah daerah Bojonegoro harus mengalokasikan anggaran untuk membangun desa-desa terdampak migas melalui APBD. Agar kegiatan untuk mengembangkan desa-desa terdampak di sekitar proyek migas tidak berhenti karena dana CSR dialihkan. 

      "Karena selama ini pemerintah daerah belum maksimal membangun wilayah Gayam dan sekitarnya sebagai penghasil migas terbesar nasional yang sekaligus penyumbang APBD terbesar di Kabupaten Bojonegoro," pungkasnya.(suko)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more