Jelang Sidang, Gugatan Warga Soal Pengisian Perades di Blora Dicabut

Rabu, 19 Januari 2022, Dibaca : 716 x Editor : nugroho

dok.sbu
DEMO : Wara Platungan, Kecamatan Blora saat unjuk rasa pengisian Perades yang menggugat ke Pengadilan Negeri.


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Menjelang persidangan perdana gugatan warga Blora, Jawa Tengah atas proses pengisian perangkat desa (Perades) akhirnya dicabut. Pencabutan gugatan ini dibenarkan oleh Kuasa hukum para penggugat, Zaenul Arifin, Rabu (19/1/2022).

Menurut Zaenul Arifin, pencabutan itu karena ada kepentingan para penggugat selaku bakal calon perangkat desa. Pencabutan dilakukan Selasa (18/1/2022). "Besok mereka mengikuti tes," ujarnya.

Baca Lainnya :

    Sebagai kuasa hukum, ia menuturkan hanya bekerja berdasarkan kuasa. Sedang pemberi kuasa menghendaki gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Blora untuk dicabut.

    Sementara itu, terpisah Humas Pengadilan Negeri Blora, Rahmad Dahlan mengaku belum mengetahui adanya pencabutan gugatan tersebut.

    Baca Lainnya :

      "Belum tahu soal itu. Sidangnya kan besok," ujarnya.

      Jadi menurutnya, menunggu sidang yang akan dilaksanakan besok Kamis (20/1/2022).

      "Nanti saya lihat dulu, ada surat masuk atau tidak," kata Rahmad.

      Seperti diberitakan sebelumnya, peserta tes perades menggugat Bupati dan Tim Pembina Pelaksana Pengisian Perangkat Desa ke Pengadilan Negeri (PN). Gugatan tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara #3/Pdt.G/2022/PN.

      Zaenul Arifin sebagai kuasa hukum penggugat, dalam gugatannya menyatakan perbuatan para tergugat telah melawan hukum, karena membiarkan peran aktif pihak luar, koordinator pelaksana pengisian perangkat desa Kabupaten Blora untuk mengurus, memfasilitasi terjadinya kerja sama antara tim pelaksana dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan tes tertulis dengan sistem CAT (Computer Assisted Test).

      Berikutnya, menyatakan perbuatan para tergugat yang tetap melanjutkan proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Blora tahun 2021 di tahun 2022 adalah melawan hukum. Penggugat meminta pencabutan izin penjaringan dan penyaringan perangkat desa tahun 2021 yang telah diterbitkan pada 2021.

      Sementara itu, sebelumnya, Bupati Blora Arief Rohman, juga sempat menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan dari warganya tersebut.(ams)


Show more