Karyawan Anak Perusahaan Semen Indonesia Demo

Rabu, 12 Februari 2020, Dibaca : 429 x Editor : teguh


SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi 

Tuban – Ratusan karyawan gabungan dari sejumlah anak perusahaan PT Semen Indonesia (PT SI) dari pabrik Tuban, dan kantor Gresik, menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan Pemkab Tuban, Jatim, Rabu (12/2/2020).

Dalam aksinya lebih dari 300 orang pendemo naik mobil pickup, dan motor dalam pengawalan polisi dari Polres Tuban. Mereka juga mengusung spanduk dan papan bertuliskan; Usut Tuntas Pembelian Pabrik Holcim, TOR Semen Indonesia Merugikan Pekerja, dan Menolak Sentralisasi Perhitungan Gaji Anak Perusahaan.  

Baca Lainnya :

    Aksi pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Karyawan Anak Perusahaan Semen Indonesia (FSKAP SI) itu, dipantik oleh kebijakan induk perusahaan PT SI yang dinilai merugikan karyawan anak perusahaan. Tersebab itu pula mereka meminta dukungan Bupati dan DPRD Tuban, agar tuntutannya dikabulkan oleh Menteri BUMN dan manajemen PT SI.

    “Kami adalah karyawan anak perusahaan Semen Indonesia dari putra daerah Tuban, memohon dukungan dari Pak Bupati untuk menyampaikan aspirasi ke Menteri BUMN besuk Senin depan,” tegas Korlap Aksi, Kusmen, dalam orasinya di depan kantor Bupati Tuban.

    Baca Lainnya :

      Sayangnya mereka tak bertemu Bupati Tuban H Fathul Huda, lantaran orang nomor wahid di Pemkab Tuban itu sedang tak ada di tempat. Demikian pula saat aksi di gedung DPRD Tuban, juga tak berhasil bertemu Pimpinan dan Anggota Dewan.  

      Kusmen yang juga Ketua Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Swabina Gatra itu menegaskan, sebanyak 15.500 karyawan anak perusahaan PT SI

      menolak kebijakan induk perusahaan yang akan menurunkan great (pangkat/golongan) karyawan tanpa memperhitungkan masa kerja. Apalagi setelah itu digaji sesuai UMK Kabupaten Tuban (Rp2.532.234), selama ini digaji sesuai UMK  Gresik (Rp 4.197.030), tanpa memperhitungkan masa kerja.

      “Kami dulu daftar sebagai pekerja di kantor Gresik, sehingga digaji dengan UMK Gresik,” kata sejumlah demonstran kepada Suarabanyuurip.com di depan kantor Pemkab Tuban.  

      Setelah orasi, 10 perwakilan diterima Kepala Satpol PP Heri Muharwanto, dan Kabid Hubungan Industrial Dinas PM PTSP dan Naker Tuban, Wadiono. Pertemuan di Ruang Rapat Arya Tejo itu berlangsung lancar dan aman.

      Kusmen menyampaikan, pihaknya mendesak manajemen PT SI untuk mengevaluasi kebijakan yang merugikan anak perusahaan, afiliasi dan penunjang yang berdampak pada 15.500 karyawan. Mendesak manajemen PT SI untuk merubah Tern of  Refrence (TOR) atau kerangka acuan kerja, yang merugikan pekerja.

      Termasuk meminta manajemen PT SI untuk menyentralisasi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) yang punya kompetensi, dalam pengelolaan tenaga kerja. Rangkaian tuntutan tersebut dimintakan tanda tangan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Tuban, untuk selanjutnya akan dibawa menemui Menteri BUMN Erik Tohir pekan depan.

      Ia tegaskan, sebenarnya FSKAP SI bisa menurunkan seluruh anggota (15.500 orang) untuk turun jalan, namun tak dilakukan karena bisa tak beroperasi mesin pabrik semen terbesar di Indonesia itu.  

      “Jika nanti manajemen SI dan Menteri BUMN tak menanggapi, kami akan turun jalan lagi dengan jumlah lebih besar,” tegas Kusmen.  

      Sedangkan Heri Muharwanto meminta, agar berkas tuntutan tersebut dititipkan kepadanya. “Kanti akan kami mintakan asmanan (tanda tangan) kepada Pak Bupati yang hari ini ada acara di luar kantor,” tambahnya.

      Setelah mempelajari tuntutan para pendemo, timpal Wadiono, tak  ada yang keliru, dan tak bertentangan dengan regulasi tentang tenaga kerja.

      “Sesuai peraturan perundang-undangan, pemenuhan honor atau gaji karyawan harus menggunakan Struktur Skala Upah. Itu juga memperhitungan masa kerja, dan jenjang pendidikan karyawan,” pungkas Wadiono. (tbu)


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more