Kasus Pungli Pasar Cepu : Kepala Dindagkop dan UKM Blora Akhirnya Ditahan

Selasa, 12 Oktober 2021, Dibaca : 396 x Editor : nugroho

Ahmad Sampurno
DITAHAN : Kepala Dindagkop UKM Blora, Sarmidi (pakai rompi tahanan) saat akan ditahan di Rutan Blora.


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, Jawa Tengah akhirnya menahan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop dan UKM), Sarmidi, dalam kasus dugaan pungutan liar jual beli kios Pasar Induk Cepu. Sarmidi sebelumnya batal ditahan karena alasan sakit.

Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Blora, Muhammad Adung, menjelaskan kejaksaan melakukan pelimpahan tahap 2 untuk perkara tindak pidana dugaan pungli jual beli kios Pasar Induk Cepu, Selasa (12/10/2021). Hadir secara sukarela tersangka atas nama Sarmidi bersama pengacaranya.

Baca Lainnya :

    "Dia datang sekitar jam 08.30 WIB. bersama pengacaranya," ujar Adung.

    Dia menyampaikan, penahanan terhadap Sarmidi oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan 20 hari kedepan. Selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

    Baca Lainnya :

      "Pada kesempatan kali ini yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Sekarang lagi screening kesehatan di dalam Rutan Blora," ungkapnya.

      Adung menambahkan rencana pelimpahan tersangka Sarmidi dan dua tersangka lainnya, Warso dan Sofaat akan dilakukan segera agar perkara lebih cepat selesai.

      "Secepatnya kita limpahkan supaya tidak berlarut-larut, sehingga penyelesaian untuk perkara ini lebih cepat," imbuhnya.

      Kejaksaan Negeri Blora telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan pungutuan liar jual beli Pasar Induk Cepu. Dua tersangka lainnya yakni Kabid Pasar Dindagkop dan UMKM Blora, Warso, dan mantan Kepala UPT Pasar Cepu, Sofaat (sudah pensiun), telah ditahan sebelumnya. Sementara utuk tersangka Sarmidi, baru ditahan hari ini karena sebelumnya sakit.

      Akibat perbuatannya terangka dijerat pasal berlapis yaitu, Pasal 12 huruf E UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Lalu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(ams)



      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more